Sejumlah preman diduga kuat suruhan Ahang mengancam, mengintimidasi dan mengusir jurnalis dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Foto : ist

TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – -Ketua Persatuan Wartawan Kepri (PWK), Mawardi Cagau mendesak pihak Polresta Tanjungpinang segera menindak lanjuti laporan seorang jurnalis terkait aksi premanisme di ruang sidang Pengadilan Negeri setempat. Saksi korban dan sejumlah saksi yang berada di lokasi serta adanya bukti rekaman video (Audio Visiual), sudah menguatkan adanya perbuatan melawan hukum menghalang-halangi Pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Pers itu dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh Undang-undang (UU) Nomor 40 tahun 1999, tentang Pers. Dan  sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers dalam mencari, memperoleh, dan menyampaikan gagasan dan informasi, terkena sanksi ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bunyi sangat jelas dan tegas,” tutur Cagau.

Ditambahkan Cagau, pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

“Dengan adanya rekaman video yang memperlihatkan beberapa jurnalis yang ditarik keluar dan dicegah meliput di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang itu, pada hari Rabu (26/7) sudah bisa menjadi alat bukti yang sah. Dan video rekaman milik jurnalis serta cctv sering digunakan sebagai alat bukti untuk menjerat pelaku sebagai tersangka,” tegasnya.

Bahkan, Cagau melihat bahwa rekaman video kejadian itu sudah disiarkan di berita televisi nasional dan lokal, telah ditonton masyarakat.

“Disana sangat terlihat salah seorang wartawan yang ditarik untuk keluar dari ruang sidang dan beberapa oknum preman langsung menghadang di depan pintu serta wartawan lainnya tidak dapat masuk ke ruang sidang. Bagi saya sangat jelas dan kuat adanya pelanggaran hukum,” ujarnya.

Cagau juga menyarankan agar pihak Polres Tanjungpinang segera menangkap dan mengamankan para pelaku agar tidak menghilangkan atau melarikan diri.

“Saya kenal dengan adik-adik kita yang dikatakan oknum preman atau orang suruhan melakukan tindakan tersebut. Tetapi saya sangat menyanyangkan mereka tidak berpikir panjang untuk melakukan tindakan tersebut, sampai dimana uang bayaran atau gaji mereka tersebut, tetapi mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut,” ucapnya.

Lanjut Cagau, pihak Penyidik Satreskrim Polres Tanjungpinang juga harus menjerat pelaku yang telah menyuruh melakukan tindakan yang dinilainya tidak beradab tersebut terhadap wartawan.

“Tidak akan ada asap bila tidak ada api, tangkap juga orang yang menyuruh mereka tersebut. Jangan sampai ini terulang lagi dan harus ada efek jera,” katanya.

Sementara itu, terkait hal ini, Polres Tanjungpinang memastikan bahwa laporan jurnalis terkait kasus ancaman dan intimidasi dari preman saat menjalankan tugas jurnalis (larangan meliput sidang penyelundupan di pengadilan negeri tanjungpinang,red) saat ini sudah masuk dalam pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) khususnya dari para saksi.

“Saat ini lagi melengkapi dua alat bukti. Kita akan tindaklanjuti melalui tahapan-tahapan hukum,” kata Kasubag Humas Polres Tanjungpinang Iptu Dulatif, Sabtu (30/7) di Tanjungpinang.

 

Penulis : AA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here