Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Tanjungpinang, Kolonel  (Pnb) IGN, Wahyu Anggono menerima Pernyataan Sikap Jurnalis dari Suaib (SiTo.com) perwakilan jurnalis Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Selasa (16/8). Foto : eb

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com– -Perwakilan Solidaritas Jurnalis Kepri Kota Tanjungpinang bersama Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Tanjungpinang, Kolonel  (Pnb) IGN, Wahyu Anggono menandatangani surat kesepakatan bersama, Selasa (16/8).  Solidaritas Jurnalis Kepri menolakan aksi anarkis oknum TNI AU di Medan serta mendukung segala kegiatan peliputan jurnalis di Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Kesepakatan tersebut sebelumnya dibacakan oleh Koordinator lapangan, Suaib yang juga merupakan wartawan media elektronik melalui surat pernyataan sikap dan perjanjian aksi Solidaritas Jurnalis Kepri (SJK) Kota Tanjungpinang

Dalam Surat Peryataan yang ditandatangani sejumlah jurnlais berii tetang sebagai berikut. Sejak pencabutan pengaturan mengenai SIUPP dan kebebasan penyajian berita serta informasi di berbagai bentuk media pada tahun 1999 disahkan UU Pers No 40/1999. Mulai saat itu dunia jurnalisme kita lepas dari pemasungan yang selama akhir masa Orde lama dan orde baru menjerat demokratisasi pers kita.

Perlindungan hukum untuk wartawan adalah amanah UU No 40/1999 tentang Pers. Dalam Pasal 8 dikatakan, Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum oleh undang-undang adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada jurnalis dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Teori Hak Asasi Manusia (HAM) perlindungan terhadap jurnalis merupakan bagian dari HAM yang berkait dengan tugas-tugas jurnalistik yang meliputi hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.

Perlindungan HAM tidak saja bermakna sebagai jaminan negara memproteksi HAM dalam berbagai kebijakan regulasi, tetapi juga reaktif melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum.

Dr Suparman Marzuki berpendapat jika dalam suatu negara HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara tidak dapat disebut sebagai negara hukum dan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Namun saat ini Negara Rpublik Indonesia adalah negara Demokrasi artinya sudah tentu kita menaati aturan hukum yang ada.

Sepanjang tahun 2015 Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memberi penilaian negatif terhadap upaya perlindungan kerja bagi para pembela hak asasi manusia seperti jurnalis dan aktivis antikorupsi di Indonesia.

Kontras mencatat ada setidaknya 141 jurnalis yang menerima ancaman fisik dan nonfisik selama bekerja di lapangan.

Sejarah di Indonesia tidak pernah mencatat kekerasan terhadap Jurnalis/Wartawan dilakukan oleh oknum bersenjata Tentara Nasional Indonesia (TNI). Aparat pembela tanah air ini tercatat bekerja sama dalam menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan NKRI.

Pada era Kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Para Jurnalis selalu bekerjsama dengan TNI seakaan sudah tercipta perjanjian keduanya untuk saling menjaga.

Namun perjanjiannya itu seakan tercoreng setelah kasus kekerasan fisik yang dilakukan oknum TNI Angkatan Udara (AU) kepada dua jurnalis dari media cetak dan elektronik pasca peliputan “Sengketa Lahan” di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan, Polonia, Senin 15 Agustus 2016.

Akibatnya dua orang jurnalis terpaksa dilarikan kerumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Hal ini menjadi pertanyaan besar untuk para TNI yang seharusnya menjaga para jurnalis namun malah menghakimi mereka.

Dengan melihat kejadian tersebut kami sesama rekan Jurnalis yang memliki jiwa solidaritas bersama dalam memperjuangkan hak yang telah dilindungi dalam UU No 40/1999 tentang Pers menolak dengan tegas atas terjadinya kekerasan di Medan serta meminta kepada Panglima TNI untuk mengambil tindakan tegas kepada oknum TNI AU yang menciderai para Jurnalis Medan tersebut.

Kami para Jurnalis Kepri yang berada di Tanjungpinang-Bintan yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Kepri (SJK) meminta kepada Komandan Pangkalan Udara TNI AU Tanjungpinang beserta anggota untuk menjadi mitra yang baik kepada seluruh insan pers (Jurnalis) dalam setiap kegiatan peliputan di Kepri.

Sebelum menandatanggani komitmen bersama insan pers itu,  Danlanud TNI AU Tanjungpinang, Wahyu Anggono, mengatakan menyambut baik kedatangan para Jurnalis atas solidaritas bentuk kepedulian yang menimpa sesama rekan media di Medan.

“Apa yang terjadi di Medan tentu sudah ada langkah-langkah yang diambil. Bahkan saat ini Panglima TNI sedang terjun ke lokasi. Saya pribadi menyampaikan permohohan maaf atas insiden di Medan meski bukan terjadi di Tanjungpinang.Di Tanjungpinang kesejukan hati ini insya Allah hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi,” jelas Wahyu.

Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Tanjungpinang, Kolonel  (Pnb) IGN, Wahyu Anggono berharap kedepan rekan-rekan jurnalis atau wartawan bilamana ada persoalan mohon saling berkoordinasi. Pihak TNI AU Tanjungpinang akan menerima kordinasi dan kerja sama dengan baik itu.

 

Penulis : eb

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here