Gubernur Kepri Nurdin Basirun menerima kunjungan Ketua Komisi V DPR RI V, Michael Wattimena dan anggota Panitia Kerja (Panja) serta Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, dalam acara Kunjungan Kerja Panja Konektivitas Transportasi Laut, Jumat (2/9) di Gedung Graha Kepri, Batam.

BATAM, SIJORITODAY.com– -Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun meminta agar Presiden Joko Widodo merealisasikan permohonan pembangunan Sekolah Maritim atau Sekolah Pelayaran di Provinsi Kepri. Keinginan Nurdin Basirun tersebut disampaikan dihadapan Ketua Komisi V DPR RI dan anggota Panitia Kerja (Panja) serta Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, dalam acara Kunjungan Kerja Panja Konektivitas Transportasi Laut, Jumat (2/9) di Gedung Graha Kepri, Batam.

Kebutuhan tenaga pelayaran yang berkompeten di bidang kelautan dan bertaraf Internasional sangat mendesak seiring dengan keinginan Presiden Jokowi untuk mengembangkan Industri Maritim di Kepulauan Riau.

“Terus terang saya sampaikan, saya minta dukungan politis dari Komisi V DPR RI dan juga Dirjen Perhubungan Laut untuk menyampaikan ke Presiden Joko Widodo untuk membangun sekolah pelayaran di Kepri. Kebutuhan SDM yang berkompeten di bidang Kelautan ini sangat mendesak. Karena kami tidak punya daratan untuk diolah. Kami hanya punya laut. Jadi saya minta tolong sekali agar sekolah ini bisa terealisasi sehingga program Presiden dalam bidang maritim juga berjalan,” pinta Nurdin Basirun

Kunjungan Komisi V atau Panja Konektivitas Transportasi Laut ke Kepulauan Riau dalam rangka meminta tanggapan, klarisifikasi, dan saran terhadap rencana pemerintah pusat membangun Tol Laut, sistem transportasi laut nasional, dan kesiapan pelabuhan di Kepri. Pertemuan tersebut juga dihadiri seluruh instansi pemerintah yang berhubungan dengan transportasi laut.

Nurdin berharap rencana pembangunan sekolah pelayan tersebut bisa direalisasikan Tahun 2017 nanti.

“Kami butuh bantuan pemerintah pusat untuk bangunan fisiknya. Untuk lahan, kami sudah siapkan di Tanjung Uban dengan lokasi strategis yang dekat dengan pelabuban. Tenaga pengajar yang berkualitas banyak di sini. Saya pun mau turun langsung untuk mengajar,” tegas Nurdin.

Selain permintaan sekolah pelayaran, berbagai masalah terkait pembangunan kelautan di Kepri diantaranya adalah realisasi Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Batu Ampar menjadi pelabuhan kontainer dan transit kapal bertaraf internasional selalu gagal.

Juga sampaikan mengenai persoalan parkir kapal atau labuh jangkar, yakni 0 – 12 mile. Selama ini pendapatan dari sektor tersebut diambil pemerintah pusat seluruhnya. Ada sekitar 18 lokasi labuh jangkar yang tersebar di seluruh Kepri. Jika satu titik, potensi penerimaannya bisa mencapai Rp42 miliar, tentu untuk 18 titik lebih besar lagi.

Menanggapi beberapa permintaan Pemerintah Provinsi Kepri, Ketua Komisi V, Michael Wattimena, yang juga Ketua Tim Panja Konektivitas laut berjanji akan menyampaikan ke pemerintah pusat dan sekaligus menjadi mediator.

“Berbagai persoalan yang disampaikan ini, akan kami sampaikan ke Pemerintah Pusat. Kami akan minta keterangan dari instansi terkait,” janji Michael.

Hal yang sama juga disampaikan Dirjend Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Tonny Budiono. ” Saya akan sampaikan berbagai keluhan dan permintaan Kepri itu ke bapak Menteri. Semoga segera ada kebijakan,” katanya.

Penulis : red

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here