4 perusahaan kapal ferry di Kepri telah memiliki SIUPAL dari Kementerian Perhubungan RI. Foto : eb

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com– -Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ternyata telah mengeluarkan Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) kepada empat perusahaan kapal ferri di Kepulauan Riau. Namun anehnya SIUPAL yang diterbitkankan tersebut mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelayaran.

Padahal dengan diundangkan undang-undang nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran maka secara otomatis peraturan pemerintah tersebut dinyatakan gugur demi hukum.

Adanya indikasi dugaan permainan antara pengusaha pelayaran ferry di Kepri dengan para pihak terkait semakin terlihat. SIUPAL yang dikantongi oleh empat perusahaan tersebut baru saja dievaluasi oleh Kementrian Perhubungan pada April 2015 lalu.

Pihak kementrian perhubungan dalam memberikan SIUPAL masih mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 28 Tahun 1999 tentang pelayaran. Padahal seharusnya dengan diterbitkannya undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran secara otomatis peraturan pemerintah tersebut tidak berlaku lagi.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kerabat Melayu Anak Negri (LSM KMAN) Kota Tanjungpinang, Arda Riyanto mengatakan, tindakan pejabat kementrian perhubungan tersebut merupakan tindakan yang sangat memalukan, mengingat peraturan pemerintah nomor 28 Tahun 1999 sudah tidak berlaku kerana telah terbit undang-undang nomor 17 tahun 2008.

“Ini perlu aparat penegak hukum melakukan penyelidikan, mengingat ini pemberian izin. Saya mengindikasikan ada dugaan permainan antara pemberi ijin dan penerimaan izin. Bila perlu KPK juga harus telusuri pemberian ijin ini,”ungkap Arda Riyanto, di Tanjungpinang, Selasa (6/9).

Bagaimana bisa pejabat tingkat kementrian mengeluarkan ijin mengabaikan undang-undang terbaru malah mengunakan pp 28 Tahun 1999.

“Ada apa ini, saya udah melihat dan menelaah SIUPAL yang dikantongi oleh empat perusahaan itu. SIUPAL dari Dirjen Perhubungan Laut. Dasar hukum dalam SIUPAL tersebut adalah PP no 28Tahun 1999. UU Kok diindahkan secara hukum kekuatan hukum SIUPAL ini gugur, ” beber Arda Riyanto.

Didalam UU nomor 17 Tahun 2008 pasal 28 Ayat 1 jelas menyebutkan tentang SIUPAL. Apakah  pejabat di kementrian perhubungan tidak paham. Atau pura-pura tidak paham.

” KPK maupun aparat penegak hukum yang lain harus bisa menelusuri proses pemberian ijin ini, jangan-jangan ini ada perbuatan melawan hukum.  Sekarang banyak kasus korupsi itu menyangkut pemberian ijin. Udah berapa banyak pengusaha yang ditangkap KPK terkait permohonan ijin,”tanya Arda.

Penulis : Eb

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here