Situs Istana Damnah. Foto : ruzi

LINGGA, SIJORITODAY.com— Terkait rencana peleburan dinas Kebudayaan dengan dinas Pendidikan di kabupaten Lingga menuai komentar pedas dari sejumlah pemerhati dan tokoh kebudayaan Lingga.

Salah satu penentang keras dileburkannya dinas Kebudayaan dan Pendidikan tersebut yakni Datuk Sri Lela Budaya, Rida K Liamsi, putra asli daerah yang menilai wacana tersebut adalah pelecehan terhadap budaya dan sejarah nenek moyang bangsa melayu.

Menurut hemat budayawan melayu ini, seharusnya urusan kebudayaan tidak bisa dipandang secara general. Meski ada surat edaran dari menteri Pendidikan mengajurkan kedua dinas tersebut dilebur. Memang tidak seluruh wilayah di Kepri harus mendirikan sendiri dinas Kebudayaan.

Ada daerah tertentu seperti Natuna dan beberapa kabupaten Kota di Kepri yang tidak perlu. Namun Lingga sebagai pusat kesultanan Lingga-Riau dan kota Tanjungpinang sebagai pusat Ibukota Provinsi wajib jika Dinas Kebudayaan tersebut berdiri dengan sendirinya.

“Kalau di Natuna dinas kebudayaan dilebur tak apa-apa. Kalau di Lingga itu tidak bisa. Bagaimana kita mendengung-dengungkan Bunda Tanah Melayu, tapi dinas tidak mampu dipertahankan berdiri sendiri. Jangan memandang persoalan kebudayaan secara general ada wilayah tertentu yang memang tidak memiliki aset kebudayaan tapi di Lingga siapa yang bisa membantah,” ungkapnya ketika dihubungi dari Lingga, Kamis (15/09).

Dikatakannya, aset kebudayaan yang begitu luas di Lingga adalah sejarah besar provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Sebagai sentral Bunda Tanah Melayu yang diakui negara Asean sejak tahun 1999 lalu, memiliki 106 cagar budaya, aset sejarah, lahirnya bahasa Indonesia, kesenian dan adat istiadat menjadi kekuatan Lingga untuk mempertahankan dinas Kebudayaan.

“Sebagai daerah dengan aset kebudayaan, tidak tepat jika di Lingga dinas Kebudayaan harus digabungkan bersama dinas Pendidikan. Siapa nanti yang akan mengurus aset kebudayaan itu dari kerusakan. Menjaga seluruh aset kebudayaan yang begitu banyak,” ucapnya.

Terkait persoalan perampingan SOTK, beban kerja dan keuangan Lingga yang defisit dan menunjang efekifitas program dengan tegas Rida sampaikan, mengurusi hal kebudayaan tidak akan membuat Lingga menjadi miskin. Dengan kebudayaanlah Lingga semakin dikenal oleh seluruh bangsa dan semenanjung melayu.

“Dinas Kebudayaan di Lingga harus berdiri sendiri,” tegasnya.

Senada dengan itu, salah seorang pemerhati kebudayaan dan seniman Lingga, Said Parman mengatakan, memang idealnya kebudayaan berdiri sendiri. Ia juga berharap dalam konsultasi nanti yang akan berlangsung bersama Gubernur Kepri, Lingga dapat memiliki dinas kebudayaan sendiri.

“Idealnya memang berdiri sendiri. Kita berharap, dengan berdirinya dinas kebudayaan sendiri dapat dirasakan langsung oleh kalangan budayawan, sejarah, pelaku seni, seniman dan memang berpatutan sebab Lingga adalah senetral Bunda Tanah Melayu,” terangnya.

Ditempat lain, ketua Pansus SOTK Said Agus Marli mengatakan, berdasarkan pertimbangan pansus dalam usulan Ranperda SOTK akhir bulan Agustus lalu, pihak pansus memprioritaskan kebudayaan untuk berdiri sendiri terlepas dari dinas pariwisata maupun dinas Pendidikan. Namun setelah dibahas oleh gabungan komisi dan rekomendasi bupati Lingga, mengacu pada surat edaran kementerian pendidikan, gabungan komisi mengusulkan dinas kebudayaan dilebur bersama dinas pendidikan.

“Kita dari pansus prioritaskan kebudayaan berdiri sendiri. Mengingat, Lingga sebagai sentral bunda tanah melayu dan aset cagar budaya yang belum terurus seutuhnya. Namun dalam pembahasan gabungan komisi, usulan berubah dan Bupati minta dirampingkan agar digabung bersama dinas pendidikan berdasarkan surat edaran itu. Secara pribadi, saya konsisten agar dinas Kebudayaan berdiri sendiri,”bebernya.

Penulis : ruzi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here