TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Rapat paripurna istimewa laporan Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri 2016-2021 terhadap hasil pembahasan yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Ruang Sidang Utama, kantor DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Senin (31/10).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung wakil ketua II DPRD Kepri Husnizar Hood didampingi Wakil Ketua I DPRD Kepri Risky Faisal dan Wakil Ketua III DPRD Amir Hakim.

Husnizar Hood mengatakan bahwa RPJMD Kepri tahun 2016-2021 sangatlah penting keberadaannya.

“Mudah-mudahan RPJMD telah mengakomodir kepentingan semua sektor sesuai visi dan misi gubernur/wakil gubernur yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan di Provinsi Kepri,” kata Politisi Partai Demokrat tersebut.

Selain itu,Husnizar Hood memastikan, paripurna laporan akhir Pansus RPJMD itu akan sekaligus disejalankan dengan persetujuan DPRD untuk dijadikan Perda.

“Hari ini Pansus RPJMD dinyatakan siap menyampaikan laporan akhirnya hasil pembahasan,” tutup Pengurus Dewan Mesjid Indonesia Provinsi Kepri ini sembari mempersilahkan Pansus RPJMD Kepri (Taba Iskandar) membacakan laporan akhirnya.

Usai Pansus RPJMD Kepri, Taba Iskandar menyampaikan laporan akhir, DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepri bersama-sama meneken pengesahan RPJMD Kepri menjadi Perda. Sebelumnya, pengesahan itu disetujui seluruh anggota DPRD Kepri yang hadir.

Sementara, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengingatkan kepada seluruh SKPD agar dapat menjabarkan dan mempedomani RPJMD ke dalam rencana strategis perangkat daerah serta dalam menyusun rencana kerja tahunan. Dengan demikian, semua target kerja dapat terlaksana dan terealisasi.

“Saya akan mengevaluasi secara berkala semua program dan progres pencapaiannya,” kata Nurdin pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (31/10).

Gubernur Nurdin pun mengucapkan terima kasihnya kepada pimpinan DPRD Kepri dan anggotanya atas pengesahan Perda ini.

RPJMD 2016-2021 ini selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk evaluasi. Kemendagri kemudian akan mengembalikan ke daerah, setelah dilakukan evaluasi. Selama tujuh hari, daerah diberi kesempatan untuk penyempurnaan.

 

 

Penulis: akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here