TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – -Menyikapi berdiri nya Tower milik Telkomsel di salah satu lahan warga Gudang Minyak Kilometer 2, yang bernama Insan, dengan ini di sampaikan beberapa warga yang bersempadan langsung dengan Tower tersebut sebagai berikut.

1. Tower Telkomsel yang sudah berdiri tersebut belum memiliki izin-izin sesuai ketentuan berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan Menara bersama Telekomunikasi pada pasal 1 ketentuan umum dikatakan bahwa “Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk Konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi “. Hal ini berarti bahwa Tower yang dimaksud merupakan salah satu bentuk dari menara sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan tersebut.

2. Pada pasal 3 ayat (dua) Permenkominfo tersebut juga dijelaskan bahwa pembangunan Menara harus memiliki izin Mendirikan Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada pasal 4 ayat 1 juga disebutkan bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi menara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini jelas sudah menyalahi aturan, sebab sebelum terbitnya perizinan mendirikan Tower tersebut, Tower telah berdiri dulu sehingga kewenangan Pemerintah Daerah dalam menentukan lokasi penempatan sudah diabaikan.

3. Pendirian Tower tersebut juga disinyalir hanya untuk kepentingan salah satu penyelenggara telekomunikasi dan hal ini juga tidak sesuai pada pasal 2 Permenkominfo tersebut yang menyatakan bahwa demi Efisiensi dan Efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi. Mengingat bahwa Tower yang didirikan tersebut bukan digunakan untuk keperluan jaringan utama apalagi kota Tanjungpinang khususnya wilayah berdirinya Tower sudah cukup baik didalam menerima akses telekomunikasi, maka pendiri tower tersebut bukanlah hal yang urgen.

4. Bahwa peraturan daerah kota Tanjungpinang nomor 3 tahun 2013 tentang penyelengara perizinan menyebutkan bahwa objek perizinan adalah kegiatan orang dan / atau badan yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu diantaranya dapat menimbulkan dampak kegiatan bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat serta berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan. Telekomunikasi merupakan salah satu jenis objek perizinan sehingga tidak ada alasan bahwa pendirian Tower tersebut dapat dibenarkan berdiri sebelum memiliki izin sebagaimana ketentuan yang berlaku.

5. Adanya upaya penolakan dari masyarakat sekitar khususnya dari warga yang masuk kategori radius mencerminkan bahwa tidak adanya sosialisasi dan persetujuan dari warga sekitar atas berdirinya Tower tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepala badan koordinasi Penanaman Modal tentang pedoman Pembangunan dan Penggunaan bersama Menara Telekomunikasi yang menyatakan bahwa salah satu Syarat pengajuan Izin adalah adanya persetujuan dari masyarakat sekitar radius ketinggian Tower.

6. Mengingat struktur tanah lokasi pendirian Tower tanpa melalui has kajian dan rekomendasi instansi terkait, telah menimbulkan keresahan dari masyarakat sekitar berdirinya Tower tesebut akan faktor keamanan jika kemungkinan Tower tersebut tumbang. Begitu juga dengan faktor cuaca yang akhir akhir ini kurang baik yaitu masalah petir dan bahaya pancaran radiasi dari gelombang radio elektromagnetik pada tower telekomunikasi yang memiliki dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan hal diatas , maka kami meminta kepada Walikota Tanjungpinang H.Lis Darmansyah sebagai pemegang dan penentu kebijakan dalam hal ini untuk segera mengambil tindakan tegas sebagai berikut.

1. Mengingat berdirinya Tower tersebut telah melanggar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan Menara bersama Telekomunikasi dan Perda kota Tanjungpinang nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perizinan serta Perda nomor 7 tahun 2006 tentang izin gangguan, maka kami meminta Walikota Tanjungpinang untuk segera memerintahkan Tower tersebut di Robohkan.

2. Walikota Tanjungpinang agar dapat mempertimbangkan penolakan dari masyarakat khususnya masyarakat yang berada dalam radius berdirinya Tower tersebut dan telah sepakat Tidak akan pernah memberikan persetujuan terkait proses perizinan yang akan dilakukan oleh pihak penyelengara Tower tersebut.

Jika Walikota Tanjungpinang tidak segera mengambil tindakan tegas dikhawatirkan akan terjadi pergesekan dimasyarakat yang dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif.

Hal diatas berdasarkan surat yang ditanda tangani 13 Warga yang bersempadan langsung berdirinya Tower tersebut. Serta ditembuskan kepada Ketua DPRD kota Tanjungpinang Suparno, Kepala BP2T Kota Tanjungpinang Tengku Dahlan, Kakansatpol PP kota Tanjungpinang Irianto, Camat Bukit Bestari Riwayat, Lurah Tanjung unggat Slamet Hariadi, Manager Telkomsel (Penyelengara telekomunikasi ) di Tanjungpinang, dan Penanggung jawab tower Telkomsel di Gudang Minyak.

 

 

Penulis: akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here