TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Pemko Tanjungpinang berjanji akan menindak tegas keberadaan lembaga UN-SWISSINDO di Tanjungpinang, Kamis (24/11/2016).

Diketahui UN-SWISSINDO  mengklaim bahwa bisa melunasi hutang rakyat, baik itu PNS, Polri, TNI maupun masyarakat umum di Perbankan. Namun klaim UN-SWISSINDO disinyalir sebagai modus untuk melakukan penipuan.

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang (Sekdako) Riono mengatakan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, akan melakukan mengambil langkah yang tepat.

“Nanti kalau memang tak berizin, saya minta satpol pp memperingatkan untuk urus ijinnya.kalau tak diurus juga kita ambil tindakan tegas,”Ungkap Riono.

Diakui Riono, pihaknya belum mendapatkan laporan secara resmi dari BP2T, terkait legalitas lembaga tersebut.

“Saya sudah minta BP2T untuk mengecek izinnya. Jika tidak ditemukan ijin kantor tersebut, maka saya meminta satpol pp mengambil tindakan tegas,”ungkapnya lagi.

Meski telah mengetahui dari media, terkait dokument-dokument palsu yang dikantongi oleh UN-SWISSINDO, Riono masih enggan menjawab apakah pemko akan menutup paksa kantor UN-SWISSINDO.

Bahkan komisi I dan II DPRD Kota Tanjungpinang, pada selasa (22/11/2016)lalu mendatangi Polres Tanjungpinang, terkait keberadaan lembaga yang disinyalir melakukan penipuan, dengan modus dokument palsu.

“Saya udah baca beritanya. Intinya saya akan minta Satpol PP untuk mengambil langkah tegas,” Jawab Riono diplomatis.

Sementara Kepala BP2T Kota Tanjungpinang Tengku Dahlan membenarkan jika UN-SWISSINDO tidak mengantongi Izin.

“Hingga hari ini (Kamis 24/11) belum ada data kantor tersebut, di BP2T (Tidak ada ijinnya red),”Ungkap Tengku dahlan.

Terkait hal ini, pihak UN-SWISSINDO belum berhasil dijumpai guna konfirmasi.

 

Penulis: Eb

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here