LINGGA, SIJORITODAY.Com – –¬†Warga Kampung Tanda Hulu, Kelurahan Daik merasa kecewa dengan sifat arogansi Pemda Kabupaten Lingga.

Kekecewaan tersebut dikarenakan upaya pemerintah menjalankan Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 2016 tentang pelarangan pembuatan usaha kuliner di pinggir sungai dinilai tanpa adanya sosialisasi yang matang kepada masyarakat.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melalui pihak Kecamatan dan Kelurahan usaha kuliner dipinggir sungai Kampung Tanda yang baru saja dibangun tersebut menyalahi aturan perda.

Usaha kuliner yang berbentuk bangunan semi permanen dengan beratapkan daun rumbia yang mulai dibangun dari akhir tahun 2016 lalu, awalnya tidak ada teguran sama sekali dari pihak pemerintah.

“Tapi, setelah bangunan ini hampir siap dan usaha kuliner ini akan mulai beroperasi barulah pihak kecamatan dan kelurahan melarang untuk beroperasi dengan alasan melanggar perda,” ungkap pemilik bangunan usaha kuliner tersebut, Arsyad kepada sijoritoday.com, Jum’at (03/02).

Diakuinya, beberapa waktu yang lalu dirinya mendapat surat dari pihak pemerintah untuk mediasi. Namun, hal itu gagal dilaksanakan karena pihak pemerintah melaksanakan rapat internal.

Kemudian, disampaikannya muncul lagi surat dari kecamatan yang melarang usaha tersebut dioperasikan. Dengan surat Nomor 100/138-LG/034. Pihak kecamatan melarang pemilik usaha untuk tidak memfungsikan usaha sampai terpenuhinya semua persyaratan yang diwajibkan.

Salah satu peemasalahan tersebut yakni terkait Perda KSA Nomor 12 Tahun 2016 pasal 17 ayat 1 tentang penetapan garis sempadan sungai untuk sungai bertanggul didalam kawasan perkotaan.

Ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang tanggul. Perda yang belum dievaluasi tersebut dianggap DLH dan Kecamatan sebagai dasar pelarangan warga untuk membuat usaha dipinggir sungai tersebut.

“Kami akan ikuti aturan. Tapi beri kami waktu. Usaha aja belum kami buka tapi sudah banyak sekali kami dapat teguran yang tidak ada solusinya,” sesalnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Riono mengatakan, ditengah terpuruknya perekonomian masyarakat Kabupaten Lingga ini seharusnya dapat mencari win solution untuk membangkit perekonomian masyarakat.

“Sampai saat ini Perda Konservasi Sumber Daya Air belum disahkan oleh Mendagri. DPRD memang sudah mengesahkan kajian ilmiah yang diusulkan oleh dinas terkait. DPRD pun sudah membentuk Pansus terkait Perda ini untuk mendapatkan win solution agar tidak ada yang saling dirugikan,” terangnya.

Terkait masalah sosialisasi kepada masyarakat agar Perda tersebut bisa dijalankan dan tidak ada yang saling dirugikan akan, ia sampaikan akan dilakukan oleh tenaga teknis.

“DPRD baru tahun 2017 mengesahkan tentang sosialisasi ini. Artinya belum ada sama sekali terkait Perda yang dipermasalahkan oleh DLH, Kecamatan dan Kelurahan. Apalagi sampai sampai harus merobohkan bangunan yang sudah jadi itu. Ini perlu dipertimbangkanlah ditengah terpuruknya ekonomi di kabupaten kita ini,” tutupnya.

 

Penulis: Nondo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here