TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.Com – –¬†Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kabupaten Natuna Ir Wahyu Nugroho di tetapkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri sebagai tersangka korupsi dana hibah kepada Komite Olah Raga Indonesia (KONI) Kabupaten Natuna sebesar Rp1,1 Miliar tahun anggaran 2011, Kamis (16/02).

Selain Ir Wahyu Nugroho, Kejati Kepri juga menetapkan ketua harian KONI kabupaten Natuna/ Kepala Seksi Liputan dan Olahraga Pusat Pemberitaan pada kantor LPPRRI Jakarta, Defri Edasa, SIP Bin Edwar sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Kejati Kepri Yunan Harjaka mengungkapkan pada Tahun Anggaran 2011. Pemerintah Kabupaten Natuna mengalokasikan anggaran Sebesar Rp. 1.100.000.000,-(satu milyar seratus juta rupiah) yang merupakandana hibah untuk KONI Kabupaten Natuna Kemudian Kepengurusan KONI Kabupaten Natuna masa bakti tahun 2006-2010. yang dibentuk berdasarkan SK Nomor: 02 / KONI-PROKEP / SK / XII/ 2016 tanggal 1 Desember 2006, telab mengajukan permohonan bantuan dana Hibah. dengan surat permohonan bantuan dana dengan Nomor : 09 / KONI-NTN / | / 2011 tanggal 15 Januari 2011 kepada Bupati Natuna C.q Kepala BPKAD Pemerintah Kabupaten Natuna.

Lebih lanjut dikatakan nya, Bahwa dengan berakhirnya kepengurusan KONI Natuna pada tanggal 1 Desember 2010, KONI Kabupaten Natuna tidak berhak menerima bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Natuna Namun, Pemerintah Kabupaten Natunatelah mencairkan bantuan dana Hibah kepada KONl Kabupaten Natuna melalui rekening KONI Kabupaten Natuna pada 26 Januari 2011 sebesar Rp.1.100.000.000.>(satu milyar seratus juta rupiah). Bahwa penggunaan dana Hibah tersebut tidak sesuai dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dan rencana anggaran.

“Dalam proses pengajuan, pencairan, penggunaan dan pertanggung jawaban bantuan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur bantuan hibah, sehingga Negara C.q Pemerintah Kabupaten Natuna dirugikan Rp. 1.100.000.000.>(satu milyar seratus juta rupiah),” kata Yunan dari Realeas yang diterima Sijoritoday.com.

Perbuatan tersangka dapat dijerat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here