TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.Com – – Wali Kota Tanjungpinang,Lis Darmansyah secara tegas mengatakan bahwa Gubernur Kepri, Nurdin Basirun malu-maluin hanya mengirim seorang Asisten I Pemprov Kepri, Syamsul Bahrum untuk rencana menata Teluk Keriting Tanjungpinang. Karena Lis menilai Syamsul Bahrum tidak menghormati etika koordinasi secara birokrasi pemerintahan antara Pemprov Kepri dengan Pemko Tanjungpinang.

“Seharusnya seorang Syamsul yang notabene seorang birokrasi aktif dan memiliki pendidikan tinggi sangat mengerti tentang koordinasi di pemerintahan. Bukannya melakukan secara sembunyi-sembunyi rencana menata Teluk Keriting untuk meminta persetujuan dan persyaratan kepada warga kita,” ujar Lis, ditemui seusai hadiri pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Tanjungpinang, pada hari Selasa(21/3).

Seharusnya, kata Lis bahwa Syamsul koordinasi dulu kepada Pemko Tanjungpinang terkait perencanaan itu, bukan langsung ke warga hingga mereka kaget.

“Ini tak, malah menyuruh seorang Lurah untuk menyampaikan kepada saya terkait rencana itu. Bahkan saya pun ada rekamannya,”tegasnya.

Secara jelas, dirinya dan Pemko Tanjungpinang sangat mendukung program yang memperhatikan hajat masyarakat ramai, termasuk penataan pemukiman masyarakat.

“Apalagi daerah (Teluk Keriting) itu yang semula belum tertata baik akan ditata sedemikian indah dan nyaman. Bahkan rencananya akan menjadi icon wisata yang baru,pasti sangat kita dukung. Tetapi caranya itu yang kita tidak terima karena sembunyi-sembunyi,” ungkapnya.

Rencananya kawasan pemukiman penduduk Teluk Keriting akan disulap jadi pusat wisata Kampung Kite. Proses pengembangan untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara.

Kampung wisata tersebut menyuguhkan potensi wisata bahari, budaya dan pariwisatasunset termasuk pantainya.

Gubernur Kepri HM Nurdin Basirun sudah perintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov, mulai 2017 ini, harus mewujudkan Teluk Keriting jadi kampung wisata.

Tetapi karena permasalahan tersebut terbentur di warga Teluk Keriting yang masih belum mengerti dan tidak kompak dengan surat pemberitahuan yang diedarkan maka rencana itu terhenti sementara.

Salah satu warga Teluk Keriting Uly menceritakan kalau Pemprov Kepri sudah mengeluarkan surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan tersebut, justru saat ini sudah dihentikan sementara lantaran masyarakat sekitar mempertanyakan tujuan dan konvensasi yang jelas dari Pemprov Kepri.

”Masyarakat diminta untuk mengisi formulir sekaligus dimintai kartu tanda penduduk. Hanya saja, masih banyak kejanggalan, yang dirasakan masyarakat misalnya isi surat pemberitahuan itu. Serta koordinasi dan sosialisasi dengan pejabat Pemko sampai hari ini tidak ada. Jadi, warga masih belum sepenuhnya kompak,” beber Uly demikian. (Akok)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here