BATAM, SIJORITODAY.com- -Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan barang program integrasi sistem Akademik dan Administrasi yang menggunakan APBN Tahun anggaran 2015 menetapkan empat orang tersangka.

Berdasarkan laporan polisi nomor: LP-A/90/VII/2017/ Spkt-Kepri, menetapkan empat orang tersebut diantaranya :
1. Heri Suryadi (H S) ( Pejab Pebuat Komitmen)
2. H G (Direktur Pt. Jovan Karya Perasa) 3. U Z R A (Direktur Utama PT. BMKU)
4. Y (Direktur Pt. Baya Indonesia, Pt. Daham Indo Perkasa, Pemilik Pt. Inca Trifia Indonesia).

Kapolda Kepri, Irjen Pol Sam Budigusdian melalui Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga menerangkan, hal tersebut bermula Pada Tahun Anggaran 2015 UMRAH melaksanakan 3 paket pekerjaan pengadaan barang yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2015 dengan Dipa sejumlah Rp. 1 M dengan rincian:

Pekerjaan pengadaan barang program Integrasi Sistem Akademik Dan Administrasi Tahun Anggaran 2015 Antara UMRAH Dengan Pt. Jovan Karya Perkasa, Dipa senilai Rp.30 M dan pekerjaan pengadaan barang sarana dan prasarana untuk Studi Kemaritiman Tahun Anggaran 2015 Antara UMRAH Dengan Pt. Kiera Inti Energi, Dipa Senilai Rp. 40 M serta Pekerjaan pengadaan barang sarana dan prasarana untuk Studi Alternatif Pada Daerah Kepulauan Tahun Anggaran 2015 Antara UMRAH Dengan Pt. Azka Indo Teknik, Dipa Senilai Rp. 30 M.

Saat ini pihak polda masih melakukan penyidikan terkait pekerjaan Pengadaan Barang Program Integrasi Sistem Akademik Dan Administrasi Dengan Kronologis Sebagai berikut : Pada tanggal 31 agustus 2015 ditandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang Program Integrasi Sistem Akademik Dan Andministrasi Antara H S (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dengan H G (Selaku Direktur Pt. Jovan Karya Perkas) dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 29.187.250.000 Waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 hari dan berakhir pada tanggal 28 Desember 2015.

“Paket pengadaan barang program integrasi sistem akademik dan administrasi mulai dari pelaksanaan hingga akhir bertentangan dengan Perpres no. 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata Erlangga.

Pada tahap perencanaan HS selaku PPK menyuruh pihak PT. BMKU untuk membuat proposal, spesifikasi barang dan rincian anggaran biaya, harga perkiraan sendiri (HPS) selanjutnya PT. BMKU bersama dengan PT. Baya Indonesia, PT. Daham Indo Perkasa Dan PT. Inca Trifia Indonesia Selaku Distributor (perusahaan pendukung) menyusun spesifikasi barang yang sudah mengarah kepada merek tertentu dan harga yang sudah di mark up). – PT. BMKU meminjam dua perusahaan yaitu PT. Jovan Karya Perkasa (sebagai pemenang pertama) dan PT. Alfath Karya Nusantara (sebagai pemenang cadangan) untuk dipergunakan mengikuti lelang pengadaan barang tersebut.

“Akibat dari perbuatan tersebut negara telah dirugikan sebesar Rp. 12.398.344.306 sebagaimana dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara BPKP nomor : Sr-3378/Pw28/5/2017 Tanggal 20 Oktober 2017,” tambah Erlangga.

Adapun barang bukti yang menjadi temuan sebanyak 18 surat perintah penyitaan yang disita dan sejumlah saksi Sebanyak 61 saksi dengan pengelompokan : Umrah (9 org), Kemenristek Dikti (3 org), Dirjen Kemendikbud (3 org),Unnes (4 org), PT. Baya, PT. Daham, PT. Inca (6 org), PT. BMKU (14 org), Pokja (5 org), Peserta lelang (4 org), Asuransi (3 org), Bank Jatim (1 org), PPHP (4 org), Perusahaan lainnya (5 org).

Akibatnya, Pasal pelanggaran yang dikenakan yaitu Pasal 2 ayat (1) setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah)

Penulis: beto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here