Ilustrasi penyerahan sertifikat tanah

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.Com- – Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN) Kantor Wilayah Kepulauan Riau menargetkan tahun 2018 sebanyak 110 ribu sertifikat tanah yang dilakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dimana 85 ribu wajib sertifikat.

Sebanyak 85 ribu dari 110 ribu wajib sertifikat dikarenakan pengukuran yang dilakukan BPN bukan hanya untuk pengukuran tanah yang belum bersertifikat, namun bersamaan dengan pendataan ulang tanah yang sudah bersertifikat sehingga target semuanya menjadi 110 ribu.

Kepala Sub Bagian Umum dan Informasi  ATR/BPN Kanwil Kepri, Ramdhan Chrismana mengatakan, tahun ini pihaknya telah mentargetkan 110 ribu sertifikat akan selesai.

Kepala Sub Bagian Umum dan Informasi  ATR/BPN Kanwil Kepri Ramdhan Chrismana

“Karena Pemerintah akan mengukur ulang tanah yang sudah bersertifikat, dengan tujuan pendataan kembali dari sertifikat yang pernah dikeluarkan,” ucap Ramdhan Chrismana di kantornya, Selasa (23/1/2018)

Dalam perolehan sertifikat selama ini, Ramdhan mengatakan, bahwa yang menjadi kendala adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dimana subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Dengan kata lain, pihak yang menerima pengalihan hak, baik itu badan maupun orang pribadi dengan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.

“Dalam perolehan sertifikat ada yang  namanya BPHTB yang merupakan kewajiban untuk dibayar. Namun hanya dibayae sekali setelah terbit sertifikat dan dibayarkan ke Dispenda. Kadang harga biaya tanah yang mereka bayarkan itu tinggi, itu yang memberatkan mereka salama ini. Mereka selalu keberatan dengan harga BPHTB yang mereka bayarkan cukup tinggi, itu yang menjadi kendala saat ini,” ungkapnya.

Menindak lanjuti masalat tersebut, pihak BPN berharap kepada seluruh pemerintah daerah ikut bekerja sama dalam mensukseskan program yang di gagas presiden RI untuk tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia telah bersertifikat.

“Beberapa pihak saat ini sudah bekerja sama untuk antisipasi itu, seperti di Karimun yang gratiskan BPHTB. diharapkan seluruh pemerintah daerah ikuti langkah karimun tersebut, minimal mengurangi jika tidak bisa gratis. Progran sertifikat ini bukan hanya BPN sendiri, namun ada juga keterlibatan pemerintah daerah,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini Kepri masih sangat jauh untuk mencapai seratus persen memiliki sertifikat. Bahkan, saat ini untuk satu wilayah saja masih banyak yang belum memiliki sertifikat.

“Untuk pembagian sertifikat gratis kemarin yang diberikan di Batam beberapa waktu lalu untuk seluruh indonesia, hingga saat ini belum semuanya disalurkan, dimana hanya Batam dan Karimun yang sudah menyerahkannya,” tutupnya.

Beto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here