Foto : google

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.Com– – Pemerintah pusat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus mengupayakan sertifikat tanah milik masyarakat dalam rangka upaya tertib administrasi, sertifikasi serta jaminan kepastian hukum hak atas tanah.

PTSL merupakan Program Agraria Nasional (PRONA) guna percepatan penerbitan sertifikat tanah sekaligus untuk menekan permasalahan pertanahan seperti tumpang tindih lahan dan sengkata tanah yang selama ini kerap terjadi.

Pada  2018 ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang telah menargetkan akan melakukan pemetaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 12.000.

Namun, perlu diingat dari sekian banyak target pemetaan, BPN Kota Tanjungpinang hanya menargetkan sebanyak 5.000 menjadi sertifikat sisanya hanya pemetaan. Pada program PTSL pengukuran suatu wilayah dilakukan secara menyeluruh.

Kahaidir, Kasubag Tata Usaha BPN Kota Tanjungpinang, di kantornya, Rabu (24/1/2018). Foto : beto

Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Kota Tanjungpinang, Kahaidir menuturkan, untuk mencapai target tersebut, pihak BPN akan bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga sebagai rekanan BPN Tanjungpinang nantinya akan ditentukan dengan sistem lelang yang akan diselengarakan pihak BPN Kantor Wilayah Kepulauan Riau.

Nantinya BPN hanya melakukan pemetaan sebanyak 2.000, namun sisanya akan dilakukan  pihak ketiga.
“Dari target yang wajib disertifikatkan, PTSL mendata secara keseluruhan. Jadi dari 5.000, sisanya itu untuk pengukuran ulang lokasi yang sudah bersertifikat, bermasalah dan pengukuran tanah yang belum bersertifikat, tetapi pemilik yang tidak di tempat juga ikut di ukur atau dipetakan,” terang Kahaidir selaku Kasubag Tata Usaha BPN Kota Tanjungpinang, di kantornya, Rabu (24/1/2018).

Lebih lanjut Kahaidir mengatakan, pada tahun ini yang menjadi target lokasi prioritas untuk dilakukan PTSL adalah lokasi Batu sembilan dan Air Raja, sebab lokasi ini perkembangan sangat pesat.

“Kita memprioritaskan pembuatan surat tanah PTSL di daerah ini, hal tersebut guna mengantisipasi perkembangan daerah dan untuk menyelesaikan sengketa yang kemungkinan terjadi, sehingga untuk mengantisipasi yang buruk terjadi di lokasi tersebut kita utamakan”, ungkap Kahaidir

Pada tahun 2017 target pengerjaan yang dilakukan BPN cukup meningkat. Dimana pemetaan yang ditargetkan hanya sebanyak 5.900 namun dapat diselesaikan sebanyak 6.386. Sebanyak 2.870 diantaranya telah bersertifikat.

Penulis : beto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here