TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – -KPU Tanjungpinang melalui Divisi Hukum, Dewi Haryanti mengaku pihaknya kini belum dapat berbuat apa-apa terkait belum diterimanya surat pemberhentian Rahma calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang nomor urut 1 sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari partai PDI Perjuangan yang ditanda tangani Gubernur Kepri.

Dewi menjelaskan, merujuk pada PKPU pasal 69 ayat 5, apabila tidak dapat menyampaikan surat keputusan pemberhentian dan tidak dapat membuktikan dalam proses, maka bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat. KPU dalam hal ini juga masih menunggu surat dari KPU RI.

“Membuktikan dalam proses inilah yang kami tunggu surat dari KPU RI,” kata Dewi, kemarin.

Pengamat Politik di Tanjungpinang, Endri Sanopaka mengatakan, dengan kondisi waktu yang terus berjalan, kompetisi politik tidak bisa hanya mengandalkan perangkat aturan hukum saja. Melainkan ada norma yang lain juga harus dipedomani, yaitu etika politik dan komunikasi politik.

Saat ini Penafsiran atas perangkat peraturan antara masing-masing pendukung pasangan telah berbeda. Apalagi jika KPU sebagai penyelenggara dan berhak menentukan keikutsertaan pasangan calon, juga tentu punya penafsiran atas perangkat peraturan yang ada.

“Saya lihat saat ini yang diperlukan adalah komunikasi politik, bagaimana tidak terjadi polemik diantara para pendukung karena perbedaan penafsiran,” ujar Endri, Jumat (04/05).

Dirinya merasa, masing-masing pasangan calon tetap berniat untuk mengikuti kontestasi pilwako dengan damai dan fair. Ditambah lagi masing-masing pasangan diusung dan didukung partai politik yang tentunya ingin memiliki citra yang baik dalam rangka pemilu 2019 nanti.

“Kalau melihat yang disampaikan KPU Tanjungpinang, mereka menunggu sampai tanggal 26 Mei atau satu bulan sebelum pelaksanaan pilwako untuk calon wako no 1 menyerahkan SK pemberhentian sebagai Anggota DPRD atau surat keterangan dalam proses. Jadi masih ada waktu bagi bu Rahma memperoleh SK tersebut,” ujarnya.

Untuk memperoleh SK itu, kata Endri, Rahma sebaiknya menggunakan jalur komunikasi politik. Jika melalui penafsiran hukum dan jalur hukum akan memakan waktu untuk mendapatkannya.

“Kita ingin pilwako 27 juni bisa terselenggara sebagai momentum pesta demokrasi yang damai,” tuturnya.

Ak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here