BATAM, SIJORITODAY.com – – Guna mendukung penguatan dan pemodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Anggota Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah menganggap perlu dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) Corporate Social Responsibility (CSR).

Hal itu disampaikannya usai Rapat Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Wirausaha Melalui Fasilitas Pembiayaan
Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro di Provinsi Kepulauan Riau, Batam (05/07) yang turut dihadiri Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri.

“Tanpa ada dukungan dan proteksi pemerintah daerah, KUKM sulit mau berkembang dan bersaing dengan baik. Apalagi sudah ada MEA di negara-negara Asia Tenggara. Selama ini KUKM lah yang lebih mampu bertahan ketika terjadi krisis Ekonomi. Di Kepri khusus Batam ada 300.000 orang yang berkecimpung di bidang KUKM,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri ini.

Usulan Perda CSR dianggap perlu dilakukan karena anggaran pemerintah daerah yang diketahui sangat terbatas untuk membantu KUKM terutama akses modal.

“Dengan adanya bantuan modal, maka KUKM akan timbul kuat dan memiliki daya saing, selama ini tak jelas kemana penyaluran dana tersebut,” ucapnya.

Iskandarsyah melanjutkan, menggunakan dana CSR tidak hanya untuk pendidikan dan kesehatan melainkan juga untuk membantu KUKM.

“Jadi jika ada Perda, juga membuktikan pemerintah daerah pro kepada masyarakat kecil,” imbuhnya.

Iskandarsyah melihat, di APBD Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota,  alokasi pro kepada KUKM sangat sedikit dan terbatas. Bahkan, pemprov Kepri belum juga merealisasikan LPDB (lembaga penyaluran Dana Bergulir) dan JAMKRIDA (Jaminan Kredit Daerah).

“Padahal perdanya sudah 2 tahun yang lalu sudah disahkan DPRD Kepri,” katanya. Menurutnya, keseimbang juga perlu dilakukan dalam membela KUKM.

“Jadi tidak hanya perusahaan Industri dan perdagangan yang besar-besar saja,” katanya.

Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here