TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Fraksi Fraksi DPRD Kota Tanjungpinang, menyampaikan pandangan umum (Pandum)nya pada Rapat Paripurna di Senggarang, Rabu (18/7/2018).

Fraksi PDI Perjuangan, Petrus M. Sitohang, SE.Ak, menyampaikan memberikan dukungan untuk pembangunan Kota Tanjungpinang.

“Pada intinya Fraksi PDI Perjuangan memberikan dukungan dan saran-saran yang membangun demi tercapainya pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat Kota Tanjungpinang,” katanya.

Dilanjutkan dengan pandangan dari Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Simon Awantoko. Ia mengatakan Tanjungpinang menerapkan skala prioritas pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Pemerintah Kota Tanjungpinang harus menerapkan skala prioritas pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Seperti pendidikan, kesehatan, masyarakat kelas bawah dan bantuan untuk nelayan-nelayan pesisir serta kewajiban pemerintah sebagai stimulator dalam meningkatkan kondisi ekonomi yang lesu,” katanya.

Selanjutnya pandum dari Fraksi Hanura yang dibacakan oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, Ahmad Dani.

Dani mengatakan, agar penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak hanya setakat sebagai prestasi akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

“Melainkan hendaknya diikuti juga dengan peningkatan pelayanan public yang prima kepada masyarakat,” ucapnya.

Fraksi Demokrat Plus yang dibacakan oleh Ketua Komisi I, Maskur Tilawahyu, SH., MH “Pemerintah Kota tanjungpinang, mengatakan agar membuat daftar inventaris kegiatan-kegiatan yang belum direalisasikan pada tahun anggran 2017 yang lalu, berikut kendala-kendala yang dihadapi yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana, untuk dapat dianggarkan kembali pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018.

“Agar lebih memperhatikan sebaran realisasi pekerjaan dari program dan kegiatan yang ada. Sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran sehingga dapat memberikan efek positif pada pertumbuhan ekonomi di tiap triwulannya,” ucapnya.

Hj. Ismiyati dari Fraksi PKS menyampaikan, ada catatan catatan buat Pemerintah Tanjungpinang untuk memperhatikan pola integrasi dalam penganggaran untuk mencapai tujuan rencana pembangunan daerah.

Lanjut pandangan umum Fraksi Gerindra H Ilimar mengatakan, Pemerintah Kota Tanjungpinang agar kedepan mengalokasikan program dan kegiatan yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, serta penurunan tingkat pengangguran.

” Pemerintah juga terus menggali potensi PAD dari berbagai sector, pada sektor ekonomi kreatif dan BUMD, agar terus melakukan pembinaan atas pelaku ekonomi produktif dan memberikan akses pemasaran serta mendorong kreatifitas masyarakat,” ucapnya.

Terakhir Pandum dari Fraksi PPP, Hasan SE mengatakan, Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk terus berupaya menggali sumber-sumber potensi yang ada terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pembahasan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah pertanggungjawaban APBD ini, biar diselesaikan tepat waktu,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here