TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – Pemerintah Provinsi Kepri mengajukan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil RZWP3K Provinsi Kepri untuk di bahas di Paripurna DPRD Kepri.

Yang mana, keberadaan perda ini dirasa penting untuk menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan Pengelolaan wilayah kelautan Kepri.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kepri H Isdianto pada paripurna di DPRD Kepri,Kamis (13/9).

“Terbentuknya perda ini sangat penting, mengingat kondisi geografis Kepri yang 98 persen berupa wilayah perairan dan 2408 pulau-pulau,” tegas Wagub.

Dengan adanya perda RZWP3K ini nantinya, Pemanfaatan dan pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil akan diatur hingga 12 mil dari garis pantai.

“Baik itu untuk perizinan, pemanfaatan pembangunan hingga pengelolaan sumber daya dan ekosistem laut dapat diatur pada perda ini,” ujar Wagub.

Sehingga lanjut Wagub tujuan akhir yang dicapai adalah peningkatan perekonomian Kepri melalui Pendapatan Asli Daerah PAD Kepri baru yang dikelola dari sumber potensi kelautan.

Tak hanya itu, lanjut Wagub keberadaan perda RZWP3K ini merupakan amanah Pemerintah Pusat khususnya Kemendagri  dan Menkomaritim yang mengharapkan adanya pemanfaatan pengelolaan ruang laut ini dapat meningkatkan tak hanya perekonomian daerah, namun juga masyarakat pesisir.

“Untuk itu, perda ini harus segera disahkan, mengingat akan banyak pembangunan di daerah pesisir yang menunggu aturan hukum dari perda ini,” tegas Wagub.

Dimulai dari pengelolaan potensi maritim Kepri seperti alokasi ruang dan waktu komplit  untuk pembangunan  kawasan pariwisata, pertambangan, industri, pelabuhan, labuh jangkar, perikanan , dan bandara hingga pembangunan landasan pesawat diatas air.

“Pemanfaatan kawasan laut sebagai alur pipa dan kabel bawah laut  serta perlindungan ekosistem laut sebagai kawasan konservasi yang harus dimiliki Provinsi Kepri,” ungkap Wagub.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah pun menyambut baik penyerahan Ranperda RZWP3K Provinsi Kepri untuk di bahas di Paripurna DPRD Kepri.

Bahkan, Iskandarsyah mengaku sudah lama menunggu Ranperda tersebut agar diserahkan ke DPRD Kepri kemudian dapat disahkan menjadi Perda. Alasannya, jika telah menjadi Perda, akan menjadi regulasi dalam pengelolaan laut dan pesisir.

“Ranperda ini akan tergambar apa dan bagaimana Gubernur mewujudkan keunggulan Kepri di bidang maritim untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat nantinya,” kata Iskandarsyah melalui pesan Whatshap.

Jika telah ditetapkan menjadi Perda, Iskandarsyah berharap agar pemerintah jeli melihat potensi keunggulan dibidang maritim dan laut kemudian menjadikannya sumber PAD baru.

“Semoga Perda ini kita akan bangkit dan jaya di bidang maritim, ini juga merupakan dasar dalam upaya meningkatkan PAD kita,” tutupnya.

(Ak)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here