TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang telah menyetop aktivitas penimbunan ilegal di Jalan Teluk Keriting, Sabtu kemarin. Pemilik penimbunan laut itu diduga dimiliki Kepala Dinas PUPR Kepri, Abu Bakar.

Lurah Tanjungpinang Barat, Wimmi menjelaskan, penimbunan di pesisir laut yang terletak di wilayah Tanjungpinang barat itu rencananya diperuntukan sebagai perumahan bagi pemilik lahan. Dia menyebut, perizinan penimbunan tersebut masih dalam proses di DLH Tanjungpinang.

“Tanah itu punya keluarga mereka dari warisan. Kalau Abu bakar itu informasinya dia hanya mengelolanya, lahan punya keluarga Abu Bakar yang tinggal disitu,” katanya, Senin (15/10/2018).

Wimmi mengutarakan, selama pekerjaan berlangsung, pihaknya belum mendapat laporan dari pemilik lahan maupun pengelola. Dia mengetahui setelah dirinya tidak sengaja melihat penimbunan itu saat bersama petugas Perkim meninjau rumah yang akan mendapatkan bantuan atas program penataan teluk keriting oleh pemerintah provinsi.

“Saya lihat ada penimbunan, saya datangi dan saya tanyalah, dan mereka memang masih ngurus izin, kemudian besoknya pihak keluarga mereka datang ke Kelurahan dan menjelaskannya,” kata Wimmi.

Diketahui, di Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun kerap sekali dijumpai aktivitas penimbunan yang tidak memiliki izin oleh pemerintah setempat. Meskipun telah menjadi perhatian Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang tidak membuat jerah para pelaku penimbun laut ilegal. Bahkan, sanksi tegas pun nyaris tidak tersentuh oleh para pengelola tersebut.

Satpol PP Tanjungpinang dalam hal ini bertindak sebagai penegak perda telah mengunjungi lokasi penimbunan Ilegal Teluk Keriting. Di lokasi itu, petugas telah meminta kepada keluarga yang menimbun untuk tidak beraktivitas sebelum izin timbun keluar dari pemerintah Kota.

“Kita minta untuk tidak melakukan aktivitas penimbunan lagi, karena izin belum keluar dari DLH, dan itu sudah kita sampaikan ke keluarganya, Dan tiap hari petugas kita sudah mengawasi aktivitas tersebut memang sudah diberhentikan,” kata Kepala Satpol PP Tanjungpinang, Efendi.

Efendi mengaku, sanksi tegas untuk penimbun ilegal di Teluk Keriting ini tidak di terapkan pihaknya, alasannya Satpol PP lebih mengedepankan rasa kekeluargaan.

“Kalau ada memang ada niat baik untuk mengurus, kita beri kelonggaran lah,” katanya.

~ Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here