Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul.

* Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang Penyampaian Nota Pengantar KUA PPAS APBD Tanjungpinang 2019

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com -.- Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul menyampaikan Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Tanjungpinang 2019, di sidang paripurna DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (16/10/2018).

Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul saat menyampaikan nota pengantar KUA-PPAS APBD Kota Tanjungpinang tahun 2019.
Para anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang hadir

Sidang dipimpinan Ketua DPRD Tanjungpinang, Suparno, didampingi Wakil Ketua II Ahmad Dani.

Dihadapan 19 Anggota DPRD yang hadir saat itu, Syahrul mengatakan, penyusunan RAPBD tahun 2019 merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan ini juga merupakan upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menjaga kesinambungan pembangunan channa dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal efisien efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

“Penyusunan kebijakan umum ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik holistik integratif dan spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan kode program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan,” katanya.

Syahrul melanjutkan, hal ini mengisyaratkan pencapaian Prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi serta seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian prioritas nasional program prioritas daerah kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan RAPBD tahun 2019, menjadi tonggak penting Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengarungi tahun pertama RPJMD periode 2018-2023.

“Yang mana sebelumnya sudah di awali dengan beberapa program strategis kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota periode 2018-2023 yang telah diakomodir dalam APBD perubahan Tahun Anggaran 2018,” ungkapnya.

Adapun program strategis yang dimaksud yakni, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemukiman melalui pembangunan lampu penerangan jalan di beberapa titik wilayah Kota Tanjungpinang.

Kemudian, perencanaan publik hotspot untuk akses internet bagi warga di wilayah Kota Tanjungpinang, penyusunan DED Quran senter, alokasi untuk insentif guru TPQ, Pelaksanaan kegiatan wisuda santri, pemberian insentif bagi imam masjid, penggali kubur, penyiapan rumah singgah dan sekaligus penyiapan sarana transportasi bagi warga Tanjung Pinang yang akan berobat ke Kota Batam dan juga santunan duka bagi warga Tanjung Pinang yang meninggal dunia.

“Program strategis lainnya akan ditindaklanjuti kembali pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam menjalankan capaian target dalam rancangan revisi RPJMD Kota Tanjungpinang,” kata Syahrul dalam pidatonya.

Syahrul kembali menyampaikan, Rancangan APBD tahun 2019 ini adalah sebesar 711,20 Milyar Rupiah dengan rincian, pendapatan daerah sebesar 700,01 Milyar yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 160,78 Milyar dengan rincian: Pendapatan pajak daerah sebesar 78,64 Milyar, hasil retribusi daerah sebesar 6,31 Milyar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3,77 Milyar, lain – lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 72,04 Milyar.

Sementara, untuk dana perimbangan sebesar 491,71 Milyar yang terdiri dari bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak sebesar 34,34 Milyar, dana alokasi umum sebesar 457,36 Milyar, dana alokasi khusus fisik dan non fisik untuk sementara Rp 0 dan dana intensif daerah (DID) untuk sementara juga Rp 0, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 47,51 Milyar terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemda lainnya sebesar 47,51 Milyar, dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp 0 dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya juga Rp 0.

Syahrul mengutarakan, dalam rangka mengembangkan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pemerintah daerah akan melakukan kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah retribusi daerah penentuan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengawasan penyetorannya berdasarkan arah arahan KPK.

“Pada tahun ini kita akan memulai penerapan terbentuk pada subjek subjek pajak tertentu untuk mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah,” ungkap Syahrul.

Adapun belanja daerah sebesar 711,20 Miliar yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 387,05 Miliar terdiri dari belanja pegawai sebesar 380,95 Miliar, belanja subsidi Rp 0, belanja hibah Rp 0, belanja bantuan sosial sebesar Rp 0, belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten kota dan pemerintah sebesar 1,10 Miliar, belanja tidak terduga sebesar 5,00 Miliar.

Kemudian, lanjut Syahrul, belanja langsung sebesar 324,14 Miliar yang diperuntukkan sebagai belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

“Rencana belanja daerah pada kebijakan umum APBD tahun 2019 untuk memenuhi poster postur APBD yang ideal yaitu komposisi belanja langsung atau lebih kecil daripada dibandingkan belanja tidak langsung BTL untuk komposisi tahun 2019 ditetapkan proporsi belanja langsung sebesar 45,58% dan belanja tidak langsung sebesar 54 koma 42% C,” kata Syahrul.

Pembiayaan daerah sebesar 11,18 Miliar yang terdiri dari Silpa Blud sebesar 9,96 Miliar, Silpa JKN sebesar 768,7 juta, dan Silpa BOS sebesar 405 5,4 juta.

Syahrul mengajak kepada semua pihak terutama stakeholder pembangunan Kota Tanjungpinang agar terus berkarya yang terbaik untuk Kota Tanjungpinang.

“APBD Kota Tanjungpinang harus dijadikan sebagai stimulus atau sebagai stiker untuk kita bisa meraih sumber dana pemerintah pusat maupun Provinsi Kepri untuk kelanjutan pembangunan di berbagai sektor Kota Tanjungpinang,” pungkasnya.

Menurutnya, penyusunan rencana kegiatan dan anggaran ini sebagai salah satu variabel bentuk komposisi RAPBD Kota Tanjungpinang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, sehingga meskipun dengan dana terbatas, namun program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Tanjungpinang secara bersama-sama.

“DPRD dan Pemerintah Kota Tanjungpinang memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan daerah. Semoga jaringan kemitraan Legislatif dan Eksekutif Kota Tanjungpinang dapat tetap terjaga lebih erat di masa yang akan datang menuju Tanjung Pinang yang lebih baik,” tutupnya.

~~ Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here