TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah merampungkan evaluasi APBD Provinsi Kepri tahun 2019. Hasil evaluasi Kemendagri ini telah diterima Pemprov Kepri sejak tanggal 17 Desember 2018 kemarin.

“Hari ini kita bahas bersama Banggar DPRD terkait hasil evaluasi itu,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Arif Fadilah di Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Rabu (26/12).

Arif menjelaskan, dari hasil evaluasi tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan beberapa hal kepada Pemprov Kepri. Antaralain, dana APBD Kepri 2019 dialokasikan untuk pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan sebesar 10 persen dan infrastruktur sebesar 25 persen.

“Tahun 2019 alokasi dana pendidikan di Kepri itu sudah sekitar 24,6 persen, kesehatan 11,3 persen dan infrastruktur 25 persen,” terangnya.

Lanjut Arif, tahun 2019 mendatang Mendagri juga menekankan agar dana bagi hasil untuk kabupaten-kota ditransfer 100 persen.

Masih kata Arif, Mendagri turut meminta penerapan integrasi e-budgeting dan e-planning di lingkup Pemprov Kepri pada tahun kedua di 2019 nanti dapat terus dijaga. Terutama yang berkaitan dengan penyusunan kegiatan mulai dari KUA-PPAS hingga Nota Keuangan APBD.

“Beliau juga mengarahkan agar proses pencairan dapat dipercepat,” tambahnya.

Karena, menurut Arif, Pemprov Kepri menargetkan tanggal 31 Desember 2018  akan dilaksanakan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kita harap Januari-Februari 2019 kegiatan di tiap-tiap OPD dapat berjalan tanpa hambatan,” pungkasnya. (Mn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here