TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan menilai proyek Jalan Lingkar Gurindam 12 menimbulkan kerugian dari berbagai sisi, salah satunya nelayan pesisir yang biasa menyondong udang dan menangkap ikan selangat di Teluk Keriting, Tanjungpinang.

Ketua DPD KNTI Bintan, Buyung Adli mengatakan, akibat penimbunan proyek gurindam 12 di depan Gedung Daerah Tepi Laut yang saat ini sedang dikerjakan kontraktor, membuat para nelayan yang biasanya mendapatkan udang di wilayah setempat harus bergeser ke tempat yang lain.

Hal yang paling signifikan untuk nelayan adalah hilangnya ruang tangkap dan berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan.

“Bagimana mau dapat udang atau ikan. Tempatnya sudah digusur,” kata Buyung.

Buyung juga menyebut, Pemerintah Provinsi Kepri tidak melakukan kajian pemanfaatan ruang laut dan dampak lingkungan secara langsung dan berkelanjutan.

Proyek ini, menurutnya, terkesan dipaksakan oleh Gubernur Nurdin Basirun, agar hasil pembangunannya dikenang oleh masyarakat nantinya.

Dia juga membandingkan proyek Gurindam 12 tersebut mendekati dengan reklamasi di Teluk Benoa yang ada di Bali serta reklamasi Teluk Jakarta.

“Kita khawatir ini awal dari kehancuran laut yang diciptakan oleh Pemprov Kepri,” imbuhnya.

KNTI Bintan juga menyinggung terkait kompensasi ganti rugi yang dituntut oleh nelayan setempat. Dari 30-an nelayan di pesisir Kota Gurindam, sampai saat ini belum ada kejelasan dari Pemprov maupun kontraktor terhadap mata pencarian mereka kedepan.

“Hanya uang sagu hati yang di berikan dari PT Guna Karya Nusantara (GKN) sebesar 300 ribu sebagai tanda iba, hal ini sangat menyayat hati nelayan,” ucap Buyung lagi.

“Sampai kapan kompensasi itu berlangsung, lalu bagaimana dengan alat tangkap yang tidak bisa dipakai lagi,” sambungnya.

Dia turut menegaskan, dalam waktu dekat DPD KNTI Bintan juga akan menemui Gubernur atau Dinas terkait untuk membahas persoalan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, salah seorang nelayan setempat, Sukardi mengatakan jauh sebelum dilaksanakan pembangunan tersebut, hasil melaut yang dihasilkan seperti udang putih perhari mencapai dua hingga Tiga Kilogram. Udang putih dijual perkilogram Rp80.000 sampai Rp100.000.

“Sekarang buat mencari setengah kilogram perhari saja sulit,” kata Sukardi, Senin (21/1).

Menurut Sukardi, penurunan jumlah tangkapan laut itu tidak terlepas dari aktivitas penimbunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri di kawasan proyek tersebut.

“Penimbunan itu mungkin berdampak terhadap keberlangsungan hidup biota laut,” ujarnya.

Ia menambahkan keluhan itu kini sudah disampaikan kepada Wali Kota Tanjungpinang Syahrul, dengan harapan pemerintah dapat mencarikan solusi terhadap kondisi nelayan di daerah tersebut.

“Ada 18 nelayan yang mengadukan persoalan ini kepada Wali Kota,” imbuhnya.

Menanggapi persoalan itu, Wali Kota Tanjungpinang Syahrul mengatakan, Pemko Tanjungpinang akan berkoordinasi dengan Pemprov Kepri agar proyek tersebut melibatkan para nelayan sekitar untuk bekerja.

“Kita juga akan meminta Pemprov Kepri bangun kios untuk nelayan pesisir berjualan,” sebutnya.

Proyek Gurindam 12 merupakan proyek tahun jamak yang dikerjakan oleh Pemprov Kepri di kawasan pesisir Kota Tanjungpinang.

Pemerintah Provinsi Kepri melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Abu Bakar sebelumnya pernah mengatakan, bahwa pihaknya juga berjanji secara bertahap akan merealisasikan pembangunan, seperti pasar kesenian, kios jualan, puskesmas dan renovasi masjid di wilayah setempat sebagai kompensasi atas proyek Gurindam 12.

“Akan kita realisasikan secara bertahap,” tuturnya.

 

(Mn/Ak)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here