Buyung. Foto: ist

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan berniat untuk menindaklanjuti ke Presiden RI Joko Widodo dan Direktorat Jendral Perhubungan Laut terkait dampak pembangunan proyek Jalan Lingkar Gurindam 12 terhadap nelayan pesisir di wilayah Teluk Keriting, Kota Tanjungpinang.

“Kami akan temui pemerintah pusat jika Pemprov Kepri tidak peduli dengan nelayan disitu,” kata Ketua DPD KNTI Bintan, Buyung Adli, Jumat (08/02/2019).

Buyung mengatakan pihaknya ingin memastikan ke pusat bagaimana dampak lingkungan dan apakah penghasilan nelayan setempat sesuai dengan penghasilan sebelumnya setelah proyek tersebut berdiri.

“Saya sudah berkomunikasi ke Staf Ahli Presiden, Rizal Damanik selaku Staf Ahli bagian Kemaritiman terkait persoalan ini,” kata Buyung.

Pasalnya, lanjut Buyung, pasca proyek itu mulai dibangun, pendapatan nelayan setempat menjadi berkurang. Yang biasanya bisa menghasilkan udang sedikitnya dua hingga tiga kilogram per hari, kini mencari setengah kilogram per hari pun menjadi sulit.

“Bagaimana mau mencari udang atau ikan. Lautnya sudah di Reklamasi,” ucap Buyung.

Buyung membenarkan perihal kompensasi proyek Gurindam 12 yang diterima oleh nelayan dari Pemprov Kepri. Hanya, ia meminta pemberian kompensasi itu tidak dijadikan sebagai tameng untuk membuat masyarakat nelayan tunduk dan patuh terhadap pemerintah.

“Nelayan jangan tunduk hanya dengan sejuta atau dua juta. Itu pembodohan namanya,” ucapnya.

“Lagi pula sampai kapan kompensasi itu berlangsung. Lalu bagaimana dengan alat tangkap nelayan yang tidak bisa digunakan lagi,” tanya Buyung.
(Mn/Ak)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here