TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri mengenai pungutan pajak kendaraan mobil mewah ditargetkan mulai diterapkan tahun 2019 ini.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, Reni Yusneli saat ditemui disela acara pameran Teknologi Informasi (TI) di Pulau Dompak, Senin (11/2/2019).

Menurut Reni, Pergub tersebut saat ini sedang dibahas oleh pihaknya.

Di dalam Pergub itu, kata Reni, pihaknya boleh menagih secara paksa bagi pemilik mobil mewah yang tidak ingin membayar pajak kendaraannya.

“Kami juga boleh menyita mobilnya kalau tidak membayar,” ungkap Reni.

Dirinya juga mengaku potensi pajak mobil mewah cukup menjanjikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kepri. Meskipun mobil mewah di Kepri saat ini jumlahnya belum diketahui.

“Kami akan melakukan pemetaan untuk mengetahui jumlah mobil mewah di Kepri,” imbuh Reni lagi.

Ia menambahkan pihaknya juga akan fokus menggarap sektor pajak mobil mewah terlebih dahulu, setelah itu baru menyusul kendaraan lainnya.

Reni turut menyebut, dalam rangka menggenjot PAD Kepri 2019. BP2RD juga akan mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor. Salah satunya dengan melakukan razia kendaraan selama satu tahun ini.

Dalam razia tersebut, pihaknya akan melakukan pembayaran pajak di tempat. Bagi yang tidak membayar, kendaraan akan ditahan oleh petugas dari Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas).

“Saya sudah perintahkan 10 Unit Pelayanan Teknis (UPT) kabupaten/kota agar melakukan razia di wilayah kerjanya masing-masing,” tambahnya.

“Karena pajak kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar PAD kita,” tutup Reni.
(Mn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here