TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Aliansi Peduli Pulau Bintan (APPB) dan Pemerintah Provinsi Kepri menandatangani nota kesepakatan di Lantai Tiga Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Senin (18/2). Nota kesepakatan itu sebagai bentuk tindak lanjut dari unjuk rasa APPB terkait tambang Ilegal di wilayah Pulau Bintan, yang belakangan meresahkan masyarakat dan menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar.

Menurut Ketua KNTI Bintan, Buyung Adli, Di dalam nota kesepakatan tersebut, ada delapan poin penting yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yakni APPB dan Pemprov Kepri.

Antara lain, Dinas Pertambangan, Energi Sumber Daya dan Mineral Kepri tidak mengeluarkan rekomendasi pertimbangan teknis untuk menerbitkan SK IUP OP penjualan yang tidak memenuhi prosedur.

Kemudian, pencabutan rekomendasi pertimbangan teknis SK IUP OP penjualan yang sudah dikeluarkan Pemprov Kepri tidak sesuai dengan peraturan yang berlalu.

Penindakan tegas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kepri dan DLHK Kabupaten Bintan dalam hal kawasan hutan dan limbah B3 (bahan bahaya beracun) yang disebabkan oleh penambangan.

DPMPTSP Kepri bertanggungjawab terkait keluarnya SK IUP OP untuk penjualan secara administrasi yang direkomendasikan oleh Dinas ESDM dan Instansi terkait di lingkup Pemprov Kepri.

Selanjutnya, Pemprov Kepri dan/atau Pemkab Bintan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga, merawat, merehabilitasi, dan memperbaiki area situs sejarah yang rusak akibat penambangan.

Selain itu, meminta penegak hukum untuk menolak penambangan bauksit di area lapangan Kabupaten Bintan, karena hal.itu melanggat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemprov Kepri dan/atau Pemkab Bintan bertanggungjawab penuh terhadap perizinan tambang yang telah dikeluarkan sesuai kewenangannya masing-masing.

“Terakhir, Pemprov Kepri dan/atau Pemkab Bintan bersama APPB menyepakati akan menindaklanjuti poin 1 (satu) sampai 7 (tujuh), dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7×24 Jam sejak kesepakatan ini ditandatangani,” ungkapnya.

Lanjutnya, nota kesepakatan tersebut ditandatangani sebanyak 12 perwakilan organisasi yang tergabung ke dalam APPB. Sementara dari Pemprov Kepri ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM, Amjon. Kepala DLHK, Yerry Suparna. Kepada DPMPTSP, Syamsuardi.

“Kami minta Pemprov Kepri segera bertindak. Kalau tidak persoalan tambang ini akan kami bawa ke pusat,” tegas Buyung.

(Mn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here