TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Polda Kepri mendatangi PT. PRP yang beralamat di Kilometer 8, Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Air Raja, Tanjungpinang, Jumat (22/02/2019). Kedatangan Polisi guna mengecek kegiatan PT. PRP yang tak lain memproduksi teh prendjak, minuman kemasan ravel dan minuman canbo serta kecap asin chez’s.

Saat berada dilokasi perusahaan yang turut disaksikan Direktur utama PT. PRP berinisial RS dan komisaris Inisial BD (Bandi), Polisi menemukan fakta adanya limbah yang berserakan di area perusahaan.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Erlangga mengatakan, perusahaan ada menghasilkan limbah B3 berupa oli bekas, juga didapat limbah B3 berupa kaleng cat bekas. Perusahaan tidak memiliki TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) / tidak memiliki izin TPS. Adanya air yang digunakan untuk pengusahaan air kemasan ravel berasal dari sumur bor (air dalam tanah) di Jalan Engku putri tepatnya di lokasi sekolah Toan Hwa.

“Pada Sabtu (23/02/2019) lalu, Polisi memasang garis polisi di dalam lokasi PT. PRP, Tanjungpinang. Dengan alasan PT. PRP tidak kooperatif dengan membuang limbah B3 yang sudah diamankan (tumpukan glasswoll) oleh petugas ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), maka dianggap perlu untuk melakukan pemasangan garis polisi pada lokasi yang ditemukan limbah B3,” kata Erlangga dalam rilis yang diterima Sijoritoday.com.

Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 lalu, polisi juga melakukan pemasangan garis polisi di gerbang utama PT. PRP karena dikhawatirkan ada barang bukti yang dapat keluar dari PT. PRP.

Dir Reskrimsus Polda Kepri Kbp Pol. Rustam Mansur menyebutkan, bahwa bahan-bahan berbahaya jika dibiarkan masyarakat akan terkena dampaknya. Menurutnya, dampak tersebut sangat luas bisa menyebabkan rendahnya udara segar di sekitar pabrik, air tercemar akibat dari tidak adanya proses akhir sampah atau tempat pemprosesan akhir.

“Upaya yang kita lakukan dalam rangka mengamankan masyarakat jangan sampai mencemari air dan timbul penyakit,” kata Rustam.

“Dari hasil pemeriksaan nanti tentu harus ada yang bertanggung jawab, kita mendapatkan laporan dari masyarakat, dan masyarakat memberikan masukan ke kita tentu kita harus proses, kita cek pesanan dan kita temukan seperti itu fakta nya,” sambung Rustam.

Dalam hal ini PT. PRP diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang tertuang dalam Undang-undang RI No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Di dalam Pasal 102 berbunyi :“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 59 ayat (4) berbunyi : “pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Kemudian Pasal 103 berbunyi :“setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”
(Ak)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here