Muhamad Dali, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, M Dali mengaku, jika dirinya atau dinas yang dipimpinnya itu salah dimata masyarakat, dirinya pun berjanji akan memperbaiki hal tersebut.

Hal itu dikatakannya menanggapi tudingan Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Teddy Jun Askara yang menuding Disdik Kepri telah membangun komunikasi kurang baik sehingga menyebabkan guru PNS SMA/SMK/SLB setempat berunjukrasa yang menunutut pemprov segera membayar tunjangan gaji ke-13 dan 14 tahun 2018 serta tunjangan profesi guru triwulan IV tahun 2018.

Dali juga mengaku telah banyak membuat tanggapan terkait hal tersebut dalam dua hari belakangan ini. Namun, juga tak dianggap merasa pas.

“Maaf saya sudah banyak buat tanggapan dalam dua hari ini. Tapi dianggap belum pas juga. Jika disdik atau saya yang dikatakan salah maka akan segera kita perbaiki,” kata Dali kepada Sijoritoday.com, Selasa (12/03/2019).

Diberitakan sebelumnya, Teddy mengatakan, Disdik Kepri sejak awal seharusnya menjelaskan kepada guru PNS menyangkut kendala pembayaran tunjangan gaji ke-13 dan 14 tahun 2018 serta tunjangan profesi guru triwulan IV tahun 2018.

“Ini murni kesalahan Disdik. Kalau mereka komunikasinya baik dengan guru, aksi itu tidak akan terjadi,” kata Ketua Komisi IV, DPRD Kepri, Teddy Jun Askara.

Pria akrab disapa TJA itu mengungkapkan, tunjangan gaji ke-13 dan 14 yang dijanjikan Pemprov Kepri pada tahun lalu memang tidak dianggarkan di APBD 2018, karena defisit anggaran mencapai Rp560 miliar.

Kendati demikian, pembayaran itu bisa saja dilakukan tahun 2019 ini, namun Disdik harus meminta fatwa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) Provinsi Kepri agar tidak menyalahi aturan.

“Disdik harus memiliki dasar aturan yang kuat. Soalnya di daerah lain bisa bayar, kenapa Kepri tidak,” imbuhnya.

Penulis: Ak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here