Ketua Fraksi PKS di DPRD Kepri, Ing Iskandasyah. foto: ist

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Anggota Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah mengapresiasi atas kembali beroperasinya PT Panca Rasa Pratama. Ratusan karyawan di Pabrik Teh Prendjak itu yang sempat dirumahkan kini kembali bekerja.

Kendati demikian, Iskandarsyah meminta kepada pihak kepolisian agar mengusut tuntas persoalan limbah. Dia juga mempertanyakan sejauh mana kasus tersebut telah diproses di Polda Kepri.

“Kita Apresiasi telah beroperasi kembali pabrik Teh Prendjak di Tanjungpinang, namun saya juga ingin mempertanyakan sejauh mana penanganan kasus limbah tersebut, dan saya rasa kasus limbah ini harus di proses untuk menjaga hak konsumen,” kata Ketua Fraksi PKS di DPRD Kepri ni.

Iskandarsyah mengatakan, agar dapat menjaga ekspansi bisnis ditingkat nasional dan luar negeri, produk yang diciptakan PT PRP harusnya lebih menjaga dampak lingkungan dari limbah yang dihasilkan.

“Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat harusnya juga lebih maksimal, tidak hanya PT PRP, tapi perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman juga diawasi, karena ini dikomsumsi masyarakat,” ujarnya.

Kasus dugaan tindak pidana lingkungan hidup ini masih dalam lidik Polda Kepri.

“Masih dalam lidik,” kata Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Erlangga kepada Sijoritoday.com, Selasa (26/03/2019) dini hari.

Sebelumnya diberitakan, Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Erlangga mengatakan, PT PRP ada menghasilkan limbah B3 berupa oli bekas, juga didapat limbah B3 berupa kaleng cat bekas. Perusahaan tidak memiliki TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) / tidak memiliki izin TPS. Adanya air yang digunakan untuk pengusahaan air kemasan ravel berasal dari sumur bor (air dalam tanah) di Jalan Engku putri tepatnya di lokasi sekolah Toan Hwa.

“Pada Sabtu (23/02/2019) lalu, Polisi memasang garis polisi di dalam lokasi PT. PRP, Tanjungpinang. Dengan alasan PT. PRP tidak kooperatif dengan membuang limbah B3 yang sudah diamankan (tumpukan glasswoll) oleh petugas ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), maka dianggap perlu untuk melakukan pemasangan garis polisi pada lokasi yang ditemukan limbah B3,” kata Erlangga dalam rilis yang diterima Sijoritoday.com waktu lalu.

Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 lalu, polisi juga melakukan pemasangan garis polisi di gerbang utama PT. PRP karena dikhawatirkan ada barang bukti yang dapat keluar dari PT. PRP.

Dir Reskrimsus Polda Kepri Kbp Pol. Rustam Mansur menyebutkan, bahwa bahan-bahan berbahaya jika dibiarkan masyarakat akan terkena dampaknya. Menurutnya, dampak tersebut sangat luas bisa menyebabkan rendahnya udara segar di sekitar pabrik, air tercemar akibat dari tidak adanya proses akhir sampah atau tempat pemprosesan akhir.

“Upaya yang kita lakukan dalam rangka mengamankan masyarakat jangan sampai mencemari air dan timbul penyakit,” kata Rustam.

“Dari hasil pemeriksaan nanti tentu harus ada yang bertanggung jawab, kita mendapatkan laporan dari masyarakat, dan masyarakat memberikan masukan ke kita tentu kita harus proses, kita cek pesanan dan kita temukan seperti itu fakta nya,” sambung Rustam.

Dalam hal ini PT. PRP diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang tertuang dalam Undang-undang RI No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Di dalam Pasal 102 berbunyi :“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 59 ayat (4) berbunyi : “pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Kemudian Pasal 103 berbunyi :“setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

(Ak)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here