TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com –Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia-Reformasi (SPSI-R) Tanjungpinang, Cholderia Sitinjak, meminta pemerintah pusat merevisi PP 78/2015, karena dinilai sangat merugikan pekerja buruh.
Salah satunya ialah terkait penetapan upah buruh, dimana penghitungan yang dilakukan hanya berdasarkan data BPS, dengan komponen pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

“Sementara kondisi ekonomi dan inflasi di tiap-tiap daerah berbeda,” katanya di sela peringatan Hari Buruh Internasional di halaman Gedung Gonggong, Tanjungpinang, Rabu.

Tidak hanya itu, ia pun menyarankan Dewan Pengupahan Kota (DPK) Tanjungpinang untuk meninjau kembali Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam menetapkan besaran UMK Tanjungpinang.

Menurutnya, dari tujuh kabupaten/kota se-Kepulauan Riau, UMK Tanjungpinang berada di peringkat terendah yakni sebesar Rp2,7 juta.

“Kami sudah mengusulkan UMK Tanjungpinang Rp3,2 juta, tapi tidak pernah masuk. Makanya tahun ini kami minta DPK menghitung KHL-nya kembali,” ungkapnya.

Cholderia juga mendesak seluruh perusahaan di Tanjungpinang untuk memberlakukan upah sundulan pekerja pada 2019.

“Upah sundulan itu wajib. Sesuai PP 78/2015,” katanya.

Upah sundulan dimaksud yakni kenaikan upah berkala yang diberikan perusahaan kepada pekerja di luar Upah Minimum Kota (UMK). Pemberian upah sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

“Di Tanjungpinang, buruh yang bekerja selama lima atau sepuluh tahun, hanya mendapatkan upah minimum. Tanpa upah-upah lainnya,” ujarnya.

Terkait hal ini pula, ia mengharapkan Pemkot Tanjungpinang memberikan sanksi kepada perusahaan yang enggan menerapkan upah sundulan pekerja.

“Bagi yang tidak menerapkan, kami sarankan Pemkot cabut saja izin usahanya,” pungkasnya.

(Mn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here