TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com — Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang terpaksa menolak dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan Partai Garuda terhadap KPU.

Berdasarkan putusan pendahuluan dalam sidang dugaan pelanggaran administratif oleh KPU Tanjungpinang, di Kantor Bawaslu Tanjungpinang,  Jumat kemarin, laporan Ketua DPC Partai Garuda Tanjungpinang, Uray melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 10 hari dari tanggal 4 Mei 2019.

“Oleh karena itu laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil,” kata Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini, yang memimpin sidang tersebut.

Menurut Zaini, Uray melaporkan dugaan pelanggaran administratif saat rapat pleno KPU Tanjungpinang di Hotel CK 4 Mei 2019.

Pada suara di Form C1 KPU, menurut pelapor bukan merupakan salah input melainkan unsur sengaja.

Namun, lqnjut Zaini, setelah dilakukan pemeriksaan, Bawaslu menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif tidak dapat diterima.

“Laporan dugaan pelanggaran adminitratif tersebut tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat materil,” tegasnya.

Sidang tersebut juga dihadiri Ketua KPU Tanjungpinang, Aswin Nasution a sebagai terlapor. Sementara pihak pelapor tidak hadir.

(Rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here