TANJUNGPINANG, SINROUDPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menandatangani nota kesepakatan KUPA-PPAS APBD perubahan tahun 2019 sebesar Rp3.833 triliun, meningkat sebesar 4,76% atau sebesar Rp174 miliar dari jumlah APBD murni sebelumnya sebesar Rp3.659.
Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD, Jumaga Nadeak, Wakil Ketua DPRD, Husnizar Hood, dan Plt Gubernur, Isdianto di ruang siding paripurna, kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Jumat (16/8).

“Usai penandatanganan ini, kami meminta Plt Gubernur untuk segera menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja anggaran sementara berdasarkan nota kesepakatan ini,” kata Jumaga Nadeak dalam pidatonya.
Jumaga merincikan, struktur di dalam APBD perubahan ini terdiri dari rencana pendapatan meningkat sebesar 2,33% atau sebesar Rp84 miliar dari target awal sebesar Rp3.629, sekarang diprediksikan sebesar Rp3.713.
Kemudian, total anggaran belanja langsung seluruh OPD menjadi sebesar Rp3.833 dari anggaran belanja murni sebelumnya sebesar Rp3.659.564.170.992 atau meningkat sebesar sebesar 4,76%% atau sebesar Rp174 miliar.
“Dari sisi pembiayaan daerah juga mengalami peningkatan sebesar 299,21% atau sebesar Rp89 miliar dari pembiayaan sebelumnya berjumlah Rp30 miliar sehingga pembiayaan daerah meningkat menjadi Rp119 miliar,” jelasnya.
Menurut Politikus PDI Perjuangan ini, asumsi KUPA-PPAS perubahan mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari OPD terkait.
Prioritas program masing-masing OPD disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronkan dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RKPD tahun 2019.
Dengan demikian KUPA-PPAS perubahan selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing OPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD.
“Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perda RPJMD,” tutur Jumaga.
Plt Gubernur, Isdianto mengapresiasi Badan Anggaran (Banggar) yang telah bekerja keras membahas KUPA-PPAS perubahan tahun 2019.
Dia mengharapkan, KUPA-PPAS perubahan tersebut dapat segera disahkan menjadi peraturan daerah (perda).
“Setelah itu APBD sudah bisa dijalankan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat Kepri,” ucap Isdianto.
(Mn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here