Pulau Jemaja, foto: (net/RiauKepri)

ANAMBAS, SIJORITODAY.com – – Tahun lalu, Bareskrim Mabes Polri menetapkan Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang, atas laporan manajemen PT Kartika Jemaja Jaya (PT KJJ) karena larangan menjadikan kawasan Pulau Jemaja untuk perkebunan karet.

Dasar Bupati Abdul Haris melarang PT KJJ membuka perkebunan karet di pulau Jemaja berdasarkan hasil penelitian IPB. Pasal larangan itu, Bupati dilaporkan oleh pihak perusahaan dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Bareskrim Mabes Polri.

Sumber Sijoritoday.com menyampaikan, pasca ditetapkannya tersangka, muncul surat rekomendasi Bupati Anambas Abdul Haris pada 26 Oktober 2018 lalu, yang ditujukan kepada Direktur PT KJJ, Tan Lam Eng di Tanjungpinang itu menyebutkan antara lain, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan rekomendasi kepada PT KJJ dengan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Surat Rekomendasi Bupati Anambas untuk PT KJJ

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada prinsipnya mendukung kegiatan investasi yang akan dilakukan oleh PT KJJ dengan catatan dilakukan pada lahan yang kosong/tidak memiliki kayu.

2. PT KJJ dalam melaksanakan aktivitas perkebunan karet wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi Kepri mengingat kewenangan kehutanan berada ditingkat provinsi.

3. Melaporkan perkembangan kegiatan investasi perkebunan karet kepada Bupati Anambas secara berkala.

Surat rekomendasi tersebut ditandatangani Bupati Anambas, Abdul Haris.

“Padahal Bupati dulu melarang, kok bisa muncul surat rekomendasi itu setelah ditetapkannya sebagai tersangka ?,” tanya sumber.

Ketua Ikatan Masyarakat Jemaja, Saparilis membenarkan adanya surat rekomendasi dari Bupati Anambas pada Oktober 2018 lalu. Menurutnya, surat rekomendasi tersebut sudah benar, karena diminta untuk melakukan aktivitas dilahan yang kosong.

Pada prinsipnya, kata Saparilis, masyarakat Jemaja setuju apabila PT KJJ melakukan aktivitas perkebunan dilahan yang kosong. Justru masyarakat Jemaja tidak setuju apabila PT KJJ melakukan aktivitas dengan merusak pohon/hutan.

“Masyarakat setuju apabila aktivitasnya tidak merusak pohon/hutan, kalau di lahan yang kosong itu disetujui karena memanfaatkan lahan ‘tidur’,” ujarnya saat dihubungi pada Minggu (25/08/2019).

Lanjut Saparilis mengatakan, surat rekomendasi tersebut belum bisa menjadi pegangan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitasnya. Sebab, Gubernur Kepri belum mengeluarkan perizinan tersebut.

“Nanti provinsi yang mengeluarkan izin, kemudian dari petugas provinsi ditinjau lagi ke lokasi, dari AMDAL nya, bibitnya darimana, pemeliharaannya seperti apa, terus pekerjanya darimana, biasanyakan seperti itu,” celetusnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, lahan kosong yang dimaksud di Pulau Jemaja tersebut tidaklah banyak. Rata-rata lahan di pulau tersebut sudah ada perkebunannya dan sudah dimiliki masyarakat. Lalu, lahan kosong mana yang dimaksud dalam rekomendasi Bupati tersebut ?

Pihak PT KJJ dan Bupati Anambas masih belum berhasil dikonfirmasi terkait hal ini.
(Ak)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here