Pengamat Militer dan pertahanan, Connie Rahakundini bakhrie dan Jubir Badan Intelijen Negara, Wawan purwanto.

NATUNA, SIJORITODAY.com – – Konflik di perairan Natuna terulang kembali, bahkan situasinya semakin memanas. Maka tak heran, masing-masing dua pengamat bidang militer dan pertahanan serta pengamat intelijen tawarkan dua solusi.

Saat diwawancarai sijoritoday.com, presiden Indonesia Institut for Maritime Studies, Connie Rahakundini Bakrie mengatakan Indonesia seharusnya sudah tidak kaget lagi dengan arogansi China.

“Setiap ada kejadian baru kita lakukan patroli. Masalahnya adalah Indonesia sudah menerapkan sebagai negara poros maritim sejak 2014,” jelas Connie, Sabtu (4/1) malam.

Menurut Connie, Indonesia sebagai negara yang menerapkan poros maritim ini, tentunya memiliki kebijakan maritim yang jelas.

Selain itu, kata Connie, Indonesia tidak perlu khawatir atau takut. Sebab, Indonesia salah satu negara yang menjadi anggota Association of South East Asian Nations (ASEAN).

Apalagi, tambah Connie, ASEAN itu memiliki tiga pilar politik yang telah ditandatangani bersama. Salah satunya ASEAN Security Community (ASC).

“Jadi ASEAN mau diapain. Apa hanya untuk ngumpul ngumpul setiap tahun saja,” tanya Connie heran.

Oleh karena itu, Indonesia mesti aktif untuk berkoordinasi dengan ASEAN. Terutama konflik Natuna saat ini.

“Makanya pilar itu harus direalisasikan secara konkrit, contohnya patroli atau membuat pakta Coast Guard bersama. Seharusnya Indonesia berfikir, ada 10 negara bersatu di ASEAN, China tidak berani macam macam,” tutupnya.

Sedangkan, pengamat sekaligus juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Purwanto menyatakan, Indonesia mesti mengacu pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, dimana perairan Natuna adalah wilayah RI, sehingga klaim sepihak dari China tidak ada dasarnya.

“Kita ingin agar China menghormati itu,” kata Wawan singkat.

Disamping itu, Wawan juga meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk memperkuat kehadiran armada militer di Natuna untuk mendampingi para nelayan setempat supaya tidak diganggu oleh kapal-kapal asing.

“Hal ini adalah wujud penegasan bahwa perairan Natuna adalah wilayah RI,” pungkasnya. (Taufik-Nuel)

Editor: Taufik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here