TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – –¬†DPW Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Provinsi Kepri menolak wacana Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo yang akan mengirim 30 nelayan dengan alat cantrang di laut Natuna, Kepri.

“Menyikapi wacana Pak Edhy Prabowo yang akan mendatangkan nelayan dengan alat tangkap cantrang. Secara tegas, kami menolak alat jenis tanggkap cantrang masuk laut kepri,” kata Ketua DPW KNTI Kepri, Buyung, Rabu.

Buyung menilai, Edhy Prabowo tidak mengkaji lebih jauh bagaimana cara menjaga potensi perikanan dan kelautan di Indonesia, khususnya Natuna.

Apalagi, menurut dia, penggunaan tangkap cantrang juga dilarang karena dapat merusak lingkungan. Hal itu diperkuat pula dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

“Nelayan Natuna itu tak rakus menangkap ikan. Mereka sangat menjaga kelestarian lautnya,” sebut Buyung.

Pihaknya menyarankan Menteri KKP sebaiknya memberdayakan masyarakat pesisir Natuna secara profesional untuk kemandirian nelayan, dibanding membuat kebijakan mendatangkan nelayan luar daerah.

“KNTI sangat tersinggung dengan wacana tersebut. Seolah-olah nelayan kepri tidak punya kemampuan buat melaut,” tutur Buyung.
Dia menegaskan, permasalahan yang dihadapi nelayan di Natuna saat ini ialah minimnya sarana dan prasarana tangkap yang memadai, maka itu mereka tak mampu untuk melaut hingga menembus ke wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

“Kalau nelayan Natuna punya alat tangkap dan kapal yang besar, melaut sampai ke Tiongkok pun mereka berani. Seharusnya pemerintah pusat berpikir buat membantu nelayan setempat dengan peralatan yang memadai,” ucap Buyung.

Sebelumnya, Edhy Prabowo menegaskan regulasi sektor kelautan dan perikanan yang diterbitkan KKP harus didasarkan kepada kajian ilmiah.

“Intinya, semua yang kami keluarkan harus berdasarkan hasil riset dan kajian, bukan kepentingan satu dua orang saja,” katanya.

Menurut Edhy, berbagai kebijakan yang akan diluncurkan ke publik, maka pasti drafnya akan diserahkan terlebih dahulu ke Presiden dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Penulis: Mn
Editor: Taufik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here