NATUNA, SIJORITODAY.com – – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pidato Bupati Natuna Tentang Ranperda-Ranperda Kabupaten Natuna Tahun 2020.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, Selasa (3/3/2020) pagi, di pimpin langsung oleh, Ketua DPRD Natuna, Andes Putra di dampingi Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik S.E dan Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal.

Hadir dalam kegiatan ini, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pimpinan Forum Koordinasi Perangkat Daerah (FKPD) dan Tokoh Masyarakat.

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal dalam kata sambutan menyampaikan, Pendelegasian sebagian besar kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diamanat kan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menempatkan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pembangunan Nasional dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

” Peraturan daerah (Perda) sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, maka peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat perda, ” ungkap Hamid.

Hamid juga mengatakan, Perda sebagai salah satu peraturan Perundang-undangan memiliki landasan konstitusional dan landasan yurdis dengan diaturnya kedudukan perda dalam Undang-undang dasar 1945 Pasal 8 Ayat (6) yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

” Perda sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum, untuk itu penyusunannya harus mengikuti kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Dalam kaitan ini maka, sistem nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan lainnya yang diharapkan dapat mendukung secara sinergis program di daerah berdasarkan pertimbangan tersebut, ” ucapnya.

Hamid juga meyampaikan, dalam kesempatan ini, Pemerintah Daerah menyampaikan kepada DPRD untuk dapat segera dibahas bersama-sama yaitu: 1, Ranperda fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, 2, Ranperda badan permusyawaratan desa, 3, Ranperda pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu, 4, Ranperda rencana tata ruang wilayah kabupaten Natuna tahun 2020-2040, 5, Ranperda pencabutan peraturan daerah kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2002 2002 tentang izin tempat usaha.

” Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah, Oleh karena itu surat keterangan domisili usaha (SKDU) dan surat izin tempat usaha (SITU) tidak dapat diterbitkan lagi oleh pemerintah daerah, ” paparnya.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here