TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau, mendesak pemerintah segera memberlakukan karantina wilayah. Mengingat pandemi Covid-19 di Kepri, makin meluas.

“Sebagaimana telah diatur juga pada
pasal 53 bahwa karantina wilayah merupakan bagian respons dari kedaruratan kesehatan masyarakat, dengan kondisi saat ini per tanggal 29 Maret 2019 pasien
positif COVID-19 di Kepri berjumlah 8 orang,” kata Iskandarsyah, Selasa (31/3).

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri, Iskandarsyah, menyebut pada saat ini karantina wilayah sesuai pasal 55, merupakan suatu keharusan bagi Provinsi Kepri dengan mempertimbangkan bahwa Kepri sebagai salah satu daerah lalu lintas manusia dari luar negeri, kondisinya belum memiliki sarana dan prasarana pendekteksi COVID-19 secara lengkap.

Selain itu, kata Iskandarsyah, PKS juga meminta pemprov melakukan karantina terhadap pemudik yang datang dari luar Kepri secara langsung baik itu pemudik lokal ataupun TKI dari luar negeri.

“Dari data yang kami himpun ada tiga pelabuhan kedatangan TKI dari luar negeri yang masih beroperasi tanpa pengawasan yang ketat seperti yang ada di Pulau Batam, Karimun dan Tanjungpinang.

“Kami juga meminta pemulangan TKI.harus sesuai dengan SOP Kesehatan,” ujarnya

Iskandarsyah juga menyarankan pemprov menyediakan sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19, terutama masyarakat miskin dan tidak bekerja karena kondisi pandemi ini.

Disamping bantuan sembako, Iskandarsyah mempersoalkan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat-alat test lainnya (Lab RT-PCR dan Rapid
Test) segera dipenuhi dengan melakukan tes dengan prioritas lebih dahulu pada status Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta Tenaga Medis dan Kesehatan.

“Merespon segera amanat Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah bahwa
untuk pendanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 daerah bersumber
dari APBD yaitu melalui belanja tidak terduga,” pungkasnya.

Sebab, lanjut Iskandarsyah, apabila tidak memenuhi dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta
memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Penulis: Mn
Editor: Taufik. K

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here