ANAMBAS,SIJORITODAY.com– Kenapa pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas ditenggarai sarat dugaan praktik korupsi, luput dari bidikan aparat penegak hukum?

Inilah tanda tanya besar yang kini menyelimuti masyarakat setempat. Padahal, akhir Desember 2016 lalu, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Natuna di Tarempa, yang kala itu di pimpin oleh Muhammad Bayanullah, telah menaikkan status kasus pembangunan RSUD Tarempa dari penyelidikan ke penyidikan, meskipun belum ada penetapan tersangka mengenai kasus ini.

Bahkan, dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan RSUD Tipe D Tarempa pada tahun 2014 hingga 2016 lalu dengan pagu anggaran mencapai Rp 9,9 miliar lebih ini pun, telah mendapat atensi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri sebelumnya.

Tentu, pernyataan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) cukup membuat sejumlah pihak yang terlibat dalam proses pembangunan kasak kusuk pada saat itu.

Namun, upaya status dari penyelidikan ke penyidikan lambat-laun sirna. Hilang bak ditelan bumi. Justru, pemberitaannya pun ikut lenyap hingga sekarang. Entah kenapa?

Ironis, berbagai praktik culas itu berlangsung dengan kasat mata di Anambas. Sementara aparat penegak hukum setempat, seakan-akan tidak tahu jika tak elok disebut “tutup mata”.

Buktinya, walau “bau amis” tadi telah menyebar kemana-mana, tidak ada satu pun indikasi kecurangan dan dugaan persekongkolan dari proyek puluhan miliar itu, yang diungkap atau diusut.

Padahal, ada temuan BPK RI Perwakilan Kepri terkait atas laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2018, tertanggal 23 Mei 2019 lalu.

Dalam laporan tersebut, BPK menyebut terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.344.300.491,83, seusai hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK bersama PPK, Penyedia dan PPHP serta pemeriksaan atas dokumen PHO Lanjutan Pembangunan Tambahan Ruang RSUD Tarempa diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.344.300.491,83.

Selanjutnya, PPK belum mengenakan denda Keterlambatan Kepada Penyedia Sebesar Rp363.575.267,61
Sesuai PHO nomor 02.PML/BA-STP/SP-GBLS.HS/GDG.KNTR-
APBD/DPUPRPRKP-CK/IV.2019 tanggal 22 April 2019 maka terdapat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selama 118 hari terhitung 25 Desember 2018–22 April 2019 dan dikenakan sanksi denda kepada penyedia sebesar Rp363.575.267,61.

Sementara, Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Anambas, Khairul saat dikonfirmasi awak media ini pada Kamis (2/4) pagi, mengaku dirinya saat ini tidak lagi berada di DPUPR, mengingat dirinya akan pensiun sekitar dua tahun lagi.

Namun, saat disinggung temuan terkait kekurangan Volume lanjutan pembangunan RSUD Tarempa pada masa kepemimpinannya, Khairul justru tidak tahu menahu.

“Dari mana tahu kekurangan volume,” tanya Khairul nyeleneh.

Maka dari itu, Khairul menyarankan agar awak media ini menanyakan langsung pada PPK yang bersangkutan. Sebab kata Khairul, dirinya tidak tahu persis persoalan tersebut.

“Secara detail saya tidak tahu, nanti saya kirim nomor PPK. Memang ada temuan BPK terkait masalah itu, kamu ke PPK aja. Saya kirim nomor teleponnya,” saran Khairul.

Syahdan, pernyataan Khairul tentunya bertolak belakang dengan fakta yang terjadi, sebab RSUD Tipe D tersebut telah diresmikan secara resmi penggunaannya oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris, Senin (12/11/2018) lalu, disejalankan dengan Hari Kesehatan Nasional ke-54.

Intinya, ada dugaan persekongkolan dalam proses pembangunan dalam proyek tersebut. Itu sebabnya, berbagai rumor dan dugaan terus muncul dan mengalir dibalik proses pembangunan RSUD Tarempa ini.

Diduga, praktik pat gulipat ini sudah berlangsung sejak rumah sakit ini dibangun tahun 2014 hingga 2016. Hanya saja, “bau busuk” tersebut baru mencuat sejak adanya temuan BPK RI Perwakilan Kepri pada tahun 2018 lalu.

Penulis: Sueb

Editor: Taufik. K

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here