Ilustrasi : Foto (Sijoritoday.com)

Oleh: Ambok Akok

Pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia dan seluruh daerah yang ada didalam kesatuannya. Virus ini ternyata menggemparkan bumi beserta isinya, meluluhlantakkan tatanan kehidupan sosial ekonomi bahkan mengancam kelangsungan peradaban hidup manusia.

Wabah yang tidak pernah terfikirkan oleh siapapun, telah merenggut nyawa ribuan manusia di seluruh dunia.

Hal ini kemudian memicu munculnya kebijakan Lockdown yang terapkan oleh beberapa negara di dunia.

Sementara di Indonesia, kebijakan yang dilakukan hanya sebatas sosial distance dan yang terakhir dilakukan melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar atau dikenal dengan istilah PSBB.

Seiring semakin masifnya penyebaran virus Corona yang belakangan dikenal dengan istilah COVID-19, Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan baik menyangkut penanganan COVID-19 maupun alokasi anggaran dan stimulus perekonomian nasional.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, juga telah ditetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Di Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur Kepulauan Riau telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 307 Tahun 2020 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Virus Corona di Provinsi Kepulauan Riau beserta beberapa surat edaran lainnya.

Berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah belum sebanding dengan dampak yang dirasakan masyarakat akibat COVID-19 ini.

Bahkan angka Positif COVID-19, Pasien Dalam Pemantauan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP) maupun Orang Tanpa Gejala (OTG) khususnya di Kepulauan Riau kian hari terus meningkat.

Belum lagi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya, menjadi momok menakutkan bagi sebagian besar masyarakat di negeri ini.

Insan pers tidak luput dari dampak yang ditimbulkan akibat COVID-19, bukan hanya ancaman keselamatan dari virus tersebut namun juga dampak sosial ekonomi.

Hal ini merupakan ancaman yang nyata, mengingat pers juga merupakan garda terdepan dalam mencari, menggali dan mengumpulkan informasi terkait COVID-19.

Tidak mengenal zona dan batas waktu, dimana dan kapan saja untuk mendapatkan informasi yang update terkait COVID-19 untuk disuguhkan kepada masyarakat luas.

Tentu bukan kekhawatiran yang berlebihan, tetapi realitanya hal inipun telah terjadi.

Dimana beberapa orang insan pers di Ibukota Provinsi Kepulauan Riau dinyatakan sebagai Pasien Dalam Pemantauan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) akibat melaksanakan tugas jurnalistiknya.

Ya, itulah resiko yang mau tidak mau, suka tidak suka dihadapi oleh insan pers ditengah keganasan virus Corona dan tuntutan pekerjaan sebagai penyambung informasi kepada masyarakat banyak.

Namun ironisnya, nasib para insan pers seperti tidak masuk dalam kalkulasi kebijakan stimulus perekonomian akibat dampak COVID-19. Baik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun Pemerintah Kota Tanjungpinang terkesan menutup mata atas kelangsungan hidup dan nasib para insan pers yang selalu mencoba menyuguhkan informasi ter-update terkait COVID-19.

Melalui kebijakan re-alokasi anggaran APBD terkait penanganan COVID-19, baik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menganggarkan baik untuk penanganan maupun dampak sosial ekonomi akibat COVID-19.

Meskipun hampir seluruh media di negeri ini, baru sebatas memberikan informasi kepada masyarakat seputar rencana dan wacana dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk memberikan bantuan sembako kepada masyarakat.

Ya, baru sebatas wacana dan rencana, karena memang sampai saat ini masyarakat belum menerima apa yang direncanakan maupun diwacanakan tersebut terkait bantuan sembako selama masa social distance. Walaupun angka alokasi anggaran yang sering disebut-sebut cukup fantastis.

Kita akui bahwa penanganan COVID-19 tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi ini merupakan kasus pertama di dunia yang telah menguras energi yang sangat luar biasa.

Namun, hal ini tetap harus dihadapi dengan upaya semaksimal mungkin, baik dalam hal penanganan, upaya pencegahan dan memutus mata rantai penyebarannya, maupun solusi atas berbagai dampak yang diakibatkan.

Pemerintah Provinsi Kepri melalui Tim Gugus Tugas COVID-19 memang sudah berupaya semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan yang ada, namun hal ini tidak akan dapat maksimal jika tidak didukung oleh seluruh lapisan masyarakat Kepri.

Dukungan masyarakat menjadi sangat penting dalam memutus mata rantai penyebaran virus Corona, khususnya dalam menerapkan berbagai upaya pencegahan seperti menggunakan masker, tetap berada dirumah, social distance serta penerapan pola hidup sehat.

Kendati upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona gencar disosialisasikan, baik secara langsung maupun melalui himbauan dan surat edaran, namun hal ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Masyarakat Kepri harus disiplin gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak dan jangan lupa bahagia.

Tapi, sebagian besar masyarakat justru memiliki penghasilan yang tidak tetap, sehingga dengan hanya berdiam diri dirumah, maka ada konsekuensi yang harus dihadapi terkait pemenuhan kebutuhan hidup khususnya menyangkut kebutuhan pokok.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun Pemerintah Kota Tanjungpinang dinilai masih lamban dalam upaya mengantisipasi hal tersebut. Apalagi dalam menentukan kelompok penerima bantuan, hanya terfokus pada kategori masyarakat miskin atau tidak mampu.

Sementara dampak sosial ekonomi yang terjadi, telah mengakibatkan banyaknya usaha yang macet, korban PHK yang terus meningkat, UMKM yang hampir gulung tikar dan penghasilan yang turun drastis bagi para pekerja harian maupun sektor-sektor lainnya.

Hampir semua sektor terimbas dampak COVID-19, tidak terkecuali perusahaan pers.

Disatu sisi, insan pers tetap melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya ditengah wabah COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah maupun organisasi pers.

Namun dilain sisi, insan pers juga manusia yang perlu mendapatkan perhatian untuk kelangsungan hidup bersama keluarganya.

Perusahaan pers tempat para insan pers bernaung memang memiliki tanggungjawab terhadap setiap wartawannya. Namun Pemerintah Daerah juga perlu memikirkan kelangsungan setiap Perusahaan pers agar tetap bertahan dalam situasi seperti saat ini.

Bahkan kebijakan pemerintah atas pengurangan pajak untuk 15 sektor manufaktur, Dewan Pers berharap dapat diperbaiki dengan memasukkan sektor industri media massa sebagai bagian dari prioritas insentif ekonomi pemerintah. Dewan Pers berpandangan, skema pengurangan atau penghapusan pajak serta insentif lain semestinya diberlakukan pada industri media seperti juga diberlakukan para sektor lainnya. Begitulah inti bunyi usulan Dewan Pers terhadap Menteri Koodinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta.

Jika hal ini tidak dapat diantisipasi sedini mungkin, bukan tidak mungkin tingkat pengangguran akan semakin tinggi yang pada akhirnya justru menimbulkan masalah baru akibat tuntutan kebutuhan hidup.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here