Ilustrasi.

ANAMBAS, SIJORITODAY.com – – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepri mencatat 6,8 Milliar lebih dana hibah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Anambas pada tahun 2018 dilaksanakan tidak sesuai ketentuan berlaku karena tidak didukung NPHD untuk hibah barang, tidak adanya SK Bupati Anambas tentang penerima hibah sarana dan prasarana olahraga dari Dinas Dikpora sebesar Rp. 6.394.257.671,00,- dan tidak melalui verifikasi.

Berdasarkan LRA Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Belanja
Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dianggarkan sebesar Rp23.701.596.020,00 dan direalisasikan sebesar Rp23.279.759.191,00 atau sebesar 98,22%.

Realisasi tersebut menurun sebesar Rp421.836.829,00 dibandingkan dengan nilai yang disajikan pada LRA Tahun 2017 sebesar Rp54.396.986.201,00.

Dari realisasi tersebut, diantaranya sebesar Rp451.844.000,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas DIKPORA.

Hasil pengujian secara uji petik BPK RI perwakilan Kepri terhadap pertanggungjawaban belanja pada Dinas DIKPORA diketahui dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp 27.581.742.850,00, diantaranya sebesar Rp6.444.897.071,00 digunakan bukan untuk pengadaan aset tetap, akan tetapi untuk pengadaan barang yang akan diserahkan kepada pihak masyarakat/pihak ketiga.

BPK RI perwakilan Kepri menemukan belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, menjadi sebesar Rp6.896.741.071,00 (Rp451.844.000,00 + Rp6.444.897.071,00) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kepri pada tahun itu terhadap realisasi belanja hibah barang yang diserahkan ke masyarakat diketahui permasalahan sebagai berikut :

Pertama, barang yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas DIKPORA tidak terdapat permohonan (Proposal) Pengajuan Hibah hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggung jawaban belanja diketahui, terdapat belanja modal yang direalisasikan untuk Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Olahraga yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp1.624.965.000,00 tidak dilengkapi dengan permohonan (proposal) pengajuan hibah, sebagai dasar kelayakan pemberian hibah.

Berdasarkan hasil wawancara tim BPK RI Perwakilan Kepri dengan PPTK Kegiatan, diketahui bahwa penetapan daftar penerima telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemuda dan Olahraga. Hibah barang kepada masyarakat tersebut tidak dilengkapi dengan proposal pengajuan hibah, karena kegiatan tersebut merupakan hasil aspirasi DPRD atau Hasil Reses DPRD.

Sedangkan hasil wawancara BPK dengan Ketua Tim Teknis TAPD, diketahui bahwa Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga, Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan serta Jasa Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga merupakan Hasil Reses DPRD yang dalam penganggarannya dikategorikan sebagai belanja modal karena berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD bahwa Pemerintah Desa bukan termasuk pihak yang dapat menerima hibah.

Barang yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas DIKPORA juga tidak melalui Verifikasi Dinas DIKPORA sebesar Rp6.896.741.071,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pasal 16 Ayat (4) menyebutkan bahwa Bupati menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah sesuai dengan urusan yang dijalankan.

Hasil wawancara tim BPK RI perwakilan Kepri dengan Kepala Dinas DIKPORA TA 2017-2018, Sekretaris dan PPTK kegiatan pada Dinas DIKPORA diketahui bahwa Tim Verifikasi Proposal Hibah Barang yang diserahkan ke pihak ketiga/masyarakat belum dibentuk dan belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Nilai barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp6.896.741.071,00, terdapat proposal sebesar Rp5.271.776.071,00 yang sudah disampaikan ke DIKPORA, tetapi untuk proposal tersebut tidak dilakukan evaluasi dan verifikasi proposal karena belum ada tim evaluasi usulan/proposal hibah.

Sementara itu, untuk belanja modal pembangunan gedung dan bangunan tempat olahraga yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp1.624.965.000,00 juga tidak dilengkapi proposal pengajuan hibah merupakan Hasil Reses DPRD ataupun aspirasi DPRD, sehingga verifikasi atas usulan/proposal tidak dapat dilakukan sebagai dasar pertimbangan bagi
TAPD untuk mengalokasikan anggaran.

Apalagi barang yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas DIKPORA tidak ditetapkan dengan SK Bupati, belum dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Penerima Hibah dan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD). Hasil pengujian terhadap dokumen, barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp6.896.741.071,00 juga tidak ditetapkan dengan SK Bupati sebagai daftar penerima hibah.

Namun, berdasarkan konfirmasi Kepala Dinas DIKPORA tahun 2017-2018 terhadap BPK RI Perwakilan Kepri tidak mengakui menandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Kepulauan
Anambas Nomor 17/DISDIKPORA/I/2018 tanggal 22 Januari 2018.

Selain itu, dari pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Olahraga yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp2.058.617.500,00 juga tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada penerima hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sebagai dasar kelayakan pemberian hibah.

Hasil wawancara BPK Perwakilan Kepri dengan Kepala Dinas serta PPTK kegiatan, diketahui bahwa Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Olahraga yang diserahkan ke masyarakat yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp6.444.897.071,00 tidak ditetapkan sebagai daftar penerima hibah oleh SK Bupati.

Sementara dari total pekerjaan tersebut, terdapat pekerjaan sebesar Rp2.058.617.500,00 tidak ada BAST dan tidak ada NPHD karena menggunakan anggaran belanja modal, sehingga sampai dengan 2019 tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada penerima hibah serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) pada Dinas DIKPORA tidak didukung dengan Surat Keputusan Bupati hasil pengujian terhadap dokumen, diketahui bahwa hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang sudah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima Hibah (BAST) ditandatangani oleh Kepala Dinas DIKPORA dengan jumlah sebesar Rp4.821.623.571,00.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung jawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi
Pemberian Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama antara penerima hibah dan Bupati atau pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD melalui Keputusan Bupati.

Sayangnya temuan BPK Perwakilan Kepri tersebut tidak diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Anambas, Nurman. Bagaimana mau ditindaklanjuti, temuan itupun ia mengaku tidak ada.

“Kalau ada temuan BPK biasanya kepala dinas menindaklanjuti. Saya merasa pribadi saya tidak ada menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK itu. Makanya saya katakan secara pribadi, saya rasa tidak ada temuan BPK itu karena saya juga salah kalau ada temuan BPK itu tidak saya tidak lanjuti,” kata Nurman yang mengaku menjabat Kadikpora Anambas sejak 2018 itu.

Nurman mengatakan bahwa penjelasannya terkait tidak adanya temuan BPK tersebut merupakan pendapat pribadinya melainkan bukan secara instansi.

“Saya rasa tidak ada yang seperti itu, makanya awak ke kantor, biar bisa saya cek. Karena biasanya setiap hibah itu tentulah ada proposal dan itu diverifikasi, kalau tak ada bagaimana mungkin BKD bisa mencairkan. Tak mungkin bisa dianggarkan dan disetujui oleh dewan, saya rasa itu tidak ada,” tandasnya.

Penulis: Sueb

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here