TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Herman, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Sirih Besar hanya bisa mengaku heran, terkait temuan dana hibah Rp6,8 Miliar di Dikpora Anambas pada tahun 2018.

Selebihnya, dirinya hanya cuma geleng-geleng kepala alias tak bisa lagi berbuat banyak.

Maklum, sampai saat ini belum terlihat langkah dan upaya penegak hukum untuk pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olarahga (Dikpora) Anambas, Nurman atas dasar temuan BPK RI Perwakilan Kepri tahun anggaran 2018.

“Seharusnya Penegak Hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK mau membuka diri dan merespon temuan tersebut dengan baik,” kata Mahasiswa Ilmu hukum UMRAH ini, Rabu (29/04/2020).

Tak hanya itu, temuan dana hibah di Dinas Dikpora Anambas yang bermasalah Rp 6,8 miliar tahun 2018 tersebut tidak di dukung oleh dokumen-dokumen yang lengkap.

“Berdasarkan data BPK memiliki 13 item diantaranya belanja barang yang akan diserahkan kepihak ketiga yaitu salah satunya adalah alat permainan edukatif PAUD senilai Rp. 84.470.000 dan 12 Item lainnya yang dihitung mencapai 6,8 miliar,” ujar Herman.

Menurut Herman, jika berdasarkan hukum Indonesia, temuan BPK itu dapat dijadikan pedoman oleh penegak hukum untuk bertindak demi kepentingan pengungkapan penyimpangan keuangan negara atau dugaan korupsi.

“Karena BPK merupakan lembaga negara yang salah satu tugasnya untuk menghitung terjadi ada kerugian negara atau tidak,” tandasnya.

Ungkap Herman, terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dan dugaan laporan fiktif karena Kepala Dikpora Anambas tahun 2017-2018 tidak mengakui menandatangani Surat Keputusan Kepala Dikpora Anambas Nomor 17/DISDIKPORA/I/2018/ tanggal 22 Januari 2018 tentang Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Desa se- Kabupaten Anambas.

“Jika itu fiktif, berarti bisa kena KUHP pemalsuan surat juga, temuan itu harus dilirik oleh Kejaksaan sebagai bukti permulaan dalam kasus hibah,” timpal Herman.

Syahdan, soal korupsi kata Herman, bagi siapa saja yang terbukti melakukan upaya Mark up dana hibah berdasarkan hukum Indonesia dapat dikenakan pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ancaman pidananya maksimal 20 tahun penjara dan denda 1 miliar.

Lantas, muncul beberapa pertanyaan.
Kenapa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Anambas, Nurman mengaku tidak mengetahui temuan tersebut?

Bagaimana proses pertanggungjawaban dana rakyat yang berkedok “hibah”. Lagi-lagi muncul pertanyaan, siapa yang bermain di balik semua ini? Sebab, terkesan sangat ‘siluman’ dan sarat kepentingan.

Namun saat media ini melakukan konfirmasi sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Anambas, Nurman mengaku tidak mengetahui temuan tersebut.

“Kalau ada temuan BPK biasanya Kepala Dinas menindaklanjuti. Saya merasa pribadi saya tidak ada menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK itu. Makanya saya katakan secara pribadi, saya rasa tidak ada temuan BPK itu karena saya juga salah kalau ada temuan BPK itu tidak saya tidak lanjuti,” kata Nurman yang mengaku menjabat Kadikpora Anambas sejak 2018 itu.

Penjelasan Nurman begitu sangat membingungkan karena mengaku merupakan pendapat pribadinya. Bahkan ia merasa tidak ada temuan tersebut di dinasnya.

“Saya rasa tidak ada yang seperti itu, makanya awak ke kantor, biar bisa saya cek. Karena biasanya setiap hibah itu tentulah ada proposal dan itu diverifikasi, kalau tak ada bagaimana mungkin BKD bisa mencairkan. Tak mungkin bisa dianggarkan dan disetujui oleh dewan, saya rasa itu tidak ada,” celotehnya.
Penulis: Redaksi

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here