BINTAN, SIJORITODAY.com – – DPRD Bintan kembali menggelar sidang paripurna terkait penyampaian surat keputusan pimpinan DPRD Bintan tentang LKPj Bupati Bintan akhir tahun anggaran 2019 di gedung DPRD Bintan, Senin (11/5) siang.

Sidang digelar secara video conference dan terhubung langsung ke Bupati Bintan Apri Sujadi yang berada di Kantor Bapelitbang Bintan.

Sidang dibuka Wakil Ketua I DPRD Bintan Nesar Ahmad serta dihadiri Wakil Ketua II Agus Hartanto dan segenap anggota DPRD Bintan.

Pada sidang tersebut, panitia khusus (pansus) LKPj Bupati Bintan akhir tahun anggaran 2019 memberikan beberapa catatan strategis dan rekomendasi kepada Bupati Bintan demi perbaikan pembangunan di Bintan mendatang.

Wakil Ketua Pansus LKPj, Indra Setiawan menjabarkan beberapa prestasi Pemda Bintan yang mendapat apresiasi dari Bupati Bintan. Pertama, dari sektor pendidikan yang dinilai sudah baik dengan beberapa program unggulan seperti pendidikan gratis, seragam gratis dan transportasi sekolah gratis.

Terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan, DPRD kata Indra mengapresiasi karena Pemda Bintan berhasil mempertahankan opini WTP selama 8 kali berturut-turut.

“DPRD mengapresiasi, tata kelola pemerintahan Bintan dalam hal pelayanan dasar pada tahun 2019 lalu pebcapaiannya hingga 100 persen. Ditambah dengan raihan WTP selama 8 kali berturut-turut,” ujar Indra.

Selain itu, DPRD juga merekomendasikan beberapa hal. Indra mengatakan, kinerja beberapa OPD masih belum maksimal. Sehingga DPRD Bintan merekomendasikan kepada Bupati untuk memperbaiki sistem pemerintahan ditingkat OPD.

“Belum bisa melaksanakan, apa yg menjadi visi misi kepala daerah. Sehingga jauh dari harapan. DPRD merekomendasikan kepada Bupati untuk menempatkan ASN terbaiknya, supaya tercapainya kinerja yang baik,” Indra.

Untuk sektor pertanian, Indra menyampaikan kalau DPRD Bintan merekomendasikan kepada kepala daerah untuk membuat kebijakan yang bisa menguntungkan petani mandiri.

“Untuk petani mandiri yang tidak berkelompok, kita merekomendasikan agar Bupati Bintan membuat kebijakan khusus agar mereka bisa mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi,” sebutnya.

Urusan kesehatan juga disoroti. Karena pelayanan kesehatan dibeberapa wilayah pesisir masih belum baik. Sebab, kedisiplinan tenaga medis yang tidak tercapai.

“Urusan kesehatan, kekurangan tenaga medis diwilayah pesisir. Kami merekomendasikan agar secepatnya dan sesingkat-singkatnya memenuhi kebutuhan tenaga medis. Serta kami melihat, kedisiplinannya masih kurang baik dan tidak sesuai dengan harapan kita bersama,” ungkapnya. (Btn)

 

Editor: Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here