TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggulirkan hak Interpelasinya kepada Plt. Wali Kota Tanjungpinang, Rahma terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemko Tanjungpinang, di ruang rapat DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Rabu (13/05).

Namun, hak Interpelasi tersebut mendapat penolakan dari Fraksi Nasdem. Fraksi Nasdem menarik diri dari Rapat Paripurna terkait penyampaian hak interpelasi bagi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Penolakan ini disampaikan langsung anggota DPRD dari Fraksi Partai Nasdem, Agus Wijaya Chandra kepada Pimpinan Sidang, Yuniarni Pustoko Weni selaku Ketua DPRD Tanjungpinang.

Menurutnya, penolakan yang Fraksi Nasdem yang disampaikan ini sesuai dengan kesepakatan bersama di internal Partai maupun di internal Fraksi Nasdem.

“Penolakan ini kita sampaikan dengan alasan sudah ada niat baik dari Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk memperbaiki TPP terkait,” ucapnya.

Selain itu, Nasdem juga menilai kondisi saat ini kurang tepat untuk melakukan interpelasi karena masih dalam suasana duka.

“Kita sama-sama tau sendiri belum lama ini kita baru saja kehilangan pemimpin Walikota Tanjungpinang, Ayah Syahrul,” ucapnya.

Beberapa poin pertanyaaan yang disampaikan DPRD melalui hak interpelasi itu akan dijawab Plt.Wali Kota Tanjungpinang Rahma pada Senin (18/05).

“Tadi ada beberapa poin-poin yang di pertanyakan dengan DPRD terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemko Tanjungpinang, pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2020 akan kami jawab pertanyaan itu,” tutupnya.

Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, sekaligus pimpinan sidang, Yuniarni Pustoko Weni menjelaskan, hak interpelasi yang digulirkan DPRD terkait adanya ASN yang sulit mendapatkan informasi soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Sulitnya ASN untuk mendapatkan informasi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dimana pemerintah Kota Tanjungpinang seolah-olah menutup-nutupi informasi tersebut, dan peraturan Kepala Daerah hanya diketahui oleh sebagaian ASN saja,” ucapnya.

Weni sapaan akrabnya mengatakan, hal ini sangat bertentangan dengan keterbukaan informasi publik dalam penggunaan APBD oleh pemerintah Kota Tanjungpinang.

“Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan keterbukaan informasi publik yang semestinya penggunaan dana APBD harus terbuka dan diketahui khalayak umum sesuai prinsip transparan dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Penulis : Ilham
Editor: Redaksi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here