Surya Admaja, Anggota DPRD Kota Tanjungpinang

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com– Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Surya Admaja membeberkan alasan digunakannya hak interpelasi oleh DPRD Kota Tanjungpinang untuk meminta jawaban dari Pemko Tanjungpinang terkait dengan Perwako Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tanjungpinang yang diduga bermasalah.

Surya mengatakan koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama ini tidak berjalan dengan baik sehingga berimbas pada hasil rapat kerja TAPD bersama DPRD yang tidak memuaskan.

“Hak interpelasi dilayangkan oleh DPRD karena koordinasi TAPD dan DPRD tidak berjalan dengan baik, sehingga hasil rapat kerja bersama TAPD dari Pemko Tanjungpinang yang sudah berulang kali selama 3 bulan tidak pernah membuahkan hasil yang memuaskan,” katanya, Rabu (20/5).

Lebih lanjut, Surya juga mengatakan selama ini TAPD tidak terbuka kepada DPRD terkait dengan TPP ASN dengan tidak memberikan data yang diminta oleh DPRD.

Menurut Surya, hal itu dikarenakan tidak adanya ketidakterbukaan informasi yang diberikan TAPD kepada DPRD terkait TPP ASN.

“Ini menjadi tanda tanya besar, ada apa dengan Perwako TPP ASN ini kok DPRD meminta data saja dipersulit, apalagi masyarakat biasa yg meminta data,” ujarnya.

Lanjut Surya, tidak terbukanya TAPD ini tentu berbanding terbalik dengan keterbukaan informasi publik yang selama ini di gembor-gemborkan oleh pemerintah.

Selain itu, anggota fraksi partai Gerindra ini juga menyoroti jawaban Plt Walikota, Rahma yang sangat jauh dari kata memuaskan, Rahma dinilai bersikukuh bahwa proses dan hasil dari produk hukum Perwako TPP ASN tersebut sudah benar.

“Jawaban Plt. Walikota sangat jauh dari kata memuaskan karena terkesan kontradiktif antara jawaban yang satu dengan yang lainnya, Plt. Walikota juga bersikukuh bahwa proses atau mekanisme dan hasil dari produk hukum Perwako TPP ASN tersebut sudah benar, tetapi disisi lain beliau ingin memperbaiki,” katanya

Surya berharap Rahma tidak melindungi oknum-oknum yang terlibat dalam kisruhnya TPP ASN dan berani mengatakan bahwa TPP ASN ada cacat hukum. Lebih jauh Surya juga meminta agar koordinasi dan komunikasi antara Pemko Tanjungpinang dan DPRD dapat berjalan lebih baik lagi kedepannya.

Penulis: Immanuel
Editor: Taufik. K

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here