TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – – DPRD Provinsi Kepri menggelar sidang paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kepri Tahun 2019 di Kantor DPRD, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (29/6).
Dalam sidang tersebut, para fraksi di DPRD menyoroti beberapa hal terkait kinerja Pemprov Kepri selama tahun 2019, terutama menyangkut minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Fraksi Gerindra, Onward Siahaan, menilai Pemprov Kepri tidak kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pemasukan bagi daerah.
“Pemprov harus lebih kreatif dan inovatif mencari pemasukan bagi daerah, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini,” kata Onward.
Kemudian, Onward juga menyoroti belum optimalnya peran BUMD untuk mendongkrak perekonomian daerah. Justru sebaliknya, perusahaan milik daerah itu sampai sekarang tidak menghasilkan apa-apa, meski sudah lama beroperasi.
“Sampai saat ini kami juga belum melihat upaya maksimum Pemprov Kepri untuk memberdayakan BUMD sebagai ujung tombak buat meningkatkan ekonomi daerah,” tegas Onward.
Kemudian, Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Harlianto, menyatakan selama ini Pemprov Kepri masih bergantung dengan pajak dan dana retribusi, serta dana bagi hasil pusat.
“Hanya 26,15 persen yang merupakan murni PAD Kepri dan pendapatan yang sah lainnya. Sehingga harus ada langkah inovatif pemprov dalam menaikkan PAD,” tuturnya.
Demokrat juga meminta OPD Dinas Pendidikan lebih memperhatikan kondisi sekolah, khususnya SMK di wilayah pesisir karena masih banyak sarana dan sarana yang belum memadai.
“Termasuk pelayanan kesehatan, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tentu pelaksanaan kesehatan harus lebih tepat sasaran,” imbuhnya.
(Mn)
Editor : Redaksi
