TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanjungpinang-Bintan sangat menyayangkan atas tindakan dari aparat kepolisian yang telah melakukan pembubaran paksa terhadap masa aksi di kantor Kejari Tanjungpinang, Jalan Basuki Rahmat.

Ketua Umum HMI Cabang Tanjungpinang-Bintan, Hendri pun angkat suara. Dikatakannya, dalam mekanisme yang diatur yang ia ketahui, demonstran telah melayangkan surat pemberitahuan ke Polres Tanjungpinang.

“Selain itu kawan-kawan masa aksi juga tidak mengesampingkan protokol kesehatan dalam unjuk rasa yang dilakukan. Ditambah lagi masa aksi yang berunjuk rasa hanya sekitaran 9 sampai 10 orang, yang saya anggap masih bisa di kawal oleh aparat kepolisian dan tidak perlu rasanya terjadi pembubaran paksa dilapangan,” ucapnya.

Pihak kepolisian, kata Hendri, mestinya bersikap lebih bijaksana dalam penanganan aksi, dikarenakan dalam kegiatan menyampaikan aspirasi di muka umum itu telah di atur dalam konstitusi dan Undang-undang.

“Dan kami mencermati tidak ada alasan yang kuat untuk pihak kepolisian untuk melakukan tindakan represif terhadap masa aksi,” tegas Hendri.

HMI Tanjungpinang-Bintan, lanjut Hendri, berharap agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Ia yakin dan percaya Polri khususnya Polres Tanjungpinang adalah institusi yang promoter sebagaimana taglinenya “Profesional Modern dan Terpercaya”.

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di BP2RD Kota Tanjungpinang belum kunjung ada penetapan tersangka oleh Kejari Tanjungpinang. Akhirnya, Mahasiswa pun mendemo Kejari, pada Rabu (30/09/2020).

Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Kepulauan Riau itu menuntut pihak kejaksaan untuk segera mengumumkan tersangka dalam penanganan kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sekitar 3 Miliar tersebut.

“Kasus ini telah lama bergulir. Diawal tahun 2020 lalu, pihak kejaksaan berkali-kali sampaikan kepada publik bahwa penetapan tersangka menunggu hasil audit BPKP RI. Setelah hasil audit BPKP RI diserahkan sekitar tiga bulan lalu, tersangka dan perkembangan kasus ini tak kunjung diketahui oleh publik,” kata koordinator aksi Alfirian Syahputra.

Namun, pada saat menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi tersebut, Mahasiswa terpaksa berhenti menyampaikan aspirasi dikarenakan pihak kepolisian membubarkan massa dengan alasan tidak memiliki surat izin.

“Kita hanya diamankan, ini udah kembali. Kalau terkait persoalan izin, memang dalam menyampaikan aspirasi tidak ada mengenal ijin, akan tetapi surat pemberitahuan aksi kepada pihak kepolisian, minimal 3×24 jam sebelum dilakukan aksi,” jelas Mahasiswa Jurusan Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang tersebut.

Penulis: Hairi /Sueb
Editor: Akok

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here