Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Ashadi Selayar Saat Meninjau PSU di Perumahan Kenangan Jaya Kelurahan Pinang Kencana, Senin (1/3).

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Ashadi Selayar meminta agar Pemko Tanjungpinang segera mengusulkan Ranperda COVID-19 ke DPRD Kota Tanjungpinang.

Ia meminta agar Ranperda tersebut dapat diserahkan sebelum penetapan Prolegda semester 2 tahun 2021.

“Di undang-undang 23 tahun 2014 dimungkinkan untuk masuk ke tahap kedua,” katanya, Senin (1/3).

Politisi partai Golkar itu menilai, pemberian sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan tidak cukup dengan Peraturan Wali Kota tapi harus diatur di dalam Perda.

“Kalau untuk memuat sanksi itu sebaiknya dalam Perda, tapi karena Wali Kota melihat ini urgent makanya Wali Kota langsung mengeluarkan dasar,” ujarnya.

Meski demikian, Ashadi meminta agar Satpol-PP Tanjungpinang tetap menggelar razia protokol kesehatan khususnya di tempat-tempat publik yang berpotensi sebagai tempat terjadinya kerumunan sembari menunggu disahkannya Ranperda Covid-19 tersebut.

“Kalau saya tetap melihat ini perlu ditingkatkan, karena ini untuk kita semua agar kita terbebas dari wabah Covid-19 ini,” pintanya.

Sebelumnya, pada Jum’at (4/12) yang lalu, Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga telah meminta agar Pemko Tanjungpinang segera mengusulkan Ranperda Covid-19 untuk dibahas bersama DPRD.

“Sebaiknya Pemko Tanjungpinang yang siapkan. Karena mereka kan sudah punya Perwako. Jadi tinggal disempurnakan,” katanya, Jum’at (4/12).

Karena situasi pandemi Covid-19, ia meminta agar pembahasan Ranperda itu cukup dengan alat kelengkapan dewan saja tanpa perlu membentuk Pansus.

“Pemerintah segera menyiapkan Ranperda nya. Jika urgen, tak perlu masuk Prolegda. Jika mau cepat juga tak perlu pakai Pansus. Cukup alat kelengkapan yang ada aja,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Kamis (26/11) yang lalu. Pengamat Hukum Tata Negara UMRAH, Pery Rehendra Sucipta mengkritisi Pemko Tanjungpinang yang menerbitkan Perwako yang memuat sanksi administratif berupa denda kepada pelanggar protokol kesehatan.

Ia meminta agar Wali Kota Tanjungpinang segera mencabut Perwako tersebut dan menggesa penyusunan dan pengesahan Perda protokol kesehatan.

Menurut Pery, Perwako Prokes itu melanggar Pasal 15 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 238 Undang-Undang Pemerintah Daerah serta Pasal 5 Permendagri tentang Produk Hukum Daerah.

Ia juga menegaskan bahwa pemuatan pembebanan biaya paksaan, ancaman pidana, sanksi administratif, teguran tertulis, penghentian sementara/tetap kegiatan, pencabutan sementara/tetap izin, dan denda administratif seharusnya diatur di dalam Perda.

“Artinya adanya syarat materiil yang tidak terpenuhi ketika materi-materi tersebut diatur di dalam Peraturan Walikota (Perwako No 44 Tahun 2020 -red), atau sebut saja Cacat Materiil,” katanya, Kamis (26/11).

(Nuel)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here