TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Adanya surat dari Direktur Jendral Otonomi Daerah yang ditandatangani Akmal Malik nomor 132.21/1908/OTDA, tanggal 24 Maret 2021 yang ditujukan kepada Gubenur Kepulauan Riau dan ditembuskan ke Walikota Tanjungpinang dijadikan salah satu pertimbangan Walikota Tanjungpinang Rahma dalam menyikapi atau menindak lanjuti tahapan pengisian Wakil Walikota Tanjungpinang sisa masa jabatan tahun 2018-2023. Hal tersebut disampaikannya, Minggu (28/3).

Rahma menyampaikan, Walikota Tanjungpinang baru saja menerima surat tembusan dari Dirjen Otda atas nama mendagri yang ditujukan kepada Gubernur Kepri terkait petunjuk pengisian jabatan Wakil Walikota Tanjungpinang.

Sesuai komitmen dan tujuan utama diajukannya surat Walikota kepada Mendagri tentang permohonan petunjuk dan arahan, yang bertujuan untuk mengetahui secara pasti peraturan pemerintah apa yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh Walikota Tanjungpinang dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota, agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku, mengingat sampai saat ini belum adanya peraturan pemerintah yang dibuat secara khusus sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. khususnya terkait ketentuan pasal 7 tentang persyaratan calon dan pasal 176 ayat (5) yang menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adanya surat dirjen otda kemendagri tersebut tentunya akan menjadi salah satu pertimbangan bagi walikota dalam menyikapi atau menindaklanjuti tahapan pengisian jabatan wakil walikota sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah meminta Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad melakukan pembinaan kepada Wali Kota Tanjungpinang Rahma serta memonitoring dan melakukan pendampingan terhadap proses pengisian Wakil Wali kota Tanjungpinang agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik melalui Surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 24 Maret 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Kepri berkenaan permohonan petunjuk dan arahan tetkait Pengisian Calon Wakil Wali kota Tanjungpinang sisa nasa jabatan tahun 2018-2023.

Dalam surat tersebut, Akmal menekankan empat penting kepada Gubernur Kepri.
Pertama sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa pengisian kekosongan Wakil Wali kota Tanjungpinang berpedoman pada ketentuan
Pasal 176 ayat (1) menegaskan bahwa “Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung”.
Pasal 176 ayat (2) menegaskan bahwa “Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Kedua, terkait persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang. Adapun proses pemilihan melalui DPRD, menyesuaikan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang menjelaskan mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Ketiga, pelaksanaan pemilihan Wakil Wali kota Tanjungpinang oleh DPRD Kota Tanjungpinang tidak perlu menunggu terbitnya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena sudah diatur dengan jelas dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas.

Keempat, kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan kepada Wali kota Tanjungpinang serta memonitoring dan melakukan pendampingan terhadap proses pengisian Wakil Wali kota Tanjungpinang agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Mn/red)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here