TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – Anggota DPRD Kepulauan Riau Fraksi PKS, Wahyu Wahyudin menyayangkan APBD Kepri 2022 yang turun drastis dari tahun sebelumnya.
Menurut Wahyu, APBD Kepri yang sebesar Rp 3,7 trilliun ini masih tergolong kecil untuk sebuah Provinsi yang mengelola tujuh Kabupaten/Kota.
Seyogyanya kata Wahyu, APBD Kepri minimal Rp 4,1 trilliun dan terus meningkat dari tahun ke tahun nya.
Dalam hal ini, Pemprov Kepri harus memiliki rasa malu dengan APBD Kota Batam yang mencapai Rp 3,4 trilliun.
“Malu lah Kepri yang mengelola 7 Kabupaten/Kota Rp 3,7 trilliun, Batam saja yang mengelola satu Kota Rp 3,4 trilliun,” katanya, Rabu (27/10/2021).
Dengan APBD ini, Anggota Komisi IV itu mengaku pesimis dengan realisasi visi misi Gubernur Ansar Ahmad yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri tahun 2021-2026.
Menurutnya, realisasi visi misi Ansar Ahmad dan Marlin Agustina itu akan terancam tidak terealisasi akibat kekurangan anggaran.
“Idealnya APBD Kepri sesuai RPJMD itu 4,1 trilliun, sehingga misi dan visi pak Gubernur bisa tercapai,” ujarnya.
Selain itu, Wahyu turut menyoroti kinerja BP2RD yang belum optimal menarik retribusi dan pajak.
Seperti pajak kendaraan bermotor misalnya, Wahyu mengungkapkan bahwa BP2RD hanya mampu mengutip 60 persen pajak kendaraan bermotor dari target.
“Beberapa potensi tidak dimaksimalkan, pertama terkait pajak kendaraan bermotor hanya 60 persen yang di collect,” ungkapnya.
Di masa pandemi begini, Wahyu meminta agar Pemprov Kepri memaksimalkan potensi penerimaan PAD dengan membangun Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
Keberadaan Labkesda ini sangat dibutuhkan pekerja, masyarakat, dan tenaga kependidikan untuk memeriksa kesehatan.
“Potensi Labkesda yang dibutuhkan pekerja dan masyarakat, guru. Ini potensinya juga luar biasa,” katanya.
Pemprov Kepri juga diminta mengoptimalkan pajak dari orang asing. Tahun ini saja, BP2RD berhasil menarik pajak orang asing sebesar Rp 8 milliar.
Wahyu juga meminta agar Pemprov Kepri memaksimalkan retribusi dari sektor kelautan seperti perikanan.
Ansar juga harus mendesak Pemerintah Pusat agar menyetujui regulasi pasir laut supaya Kepri bisa mengekspor pasir laut ke luar negeri.
“Terkait regulasi pasir laut, yang saat ini sedang dikaji pusat, ini tinggal kita kejar aja supaya betul-betul bisa direalisasikan terkait ekspor pasir laut untuk pendalaman alur dan lainnya,” pintanya.
Terakhir, Wahyu meminta agar Pemprov memaksimalkan penerimaan PAD dari pajak tambang.
“Belum lagi kalau tambang bauksit dan tambang timah bisa direalisasikan,” tambahnya.
(Nuel)
