TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Gerakan Aksi Mahasiswa Kepri mengungkapkan kekecewaan terhadap Gubernur Kepri H Ansar Ahmad yang tidak menemui mereka saat menyampaikan aspirasi dan pendapat, Kamis (17/3/22).
Ini merupakan aksi kedua kalinya. Setelah sebelumnya ditemui Sekda Kepri Eko karena beralasan Ansar Ahmad berada di luar daerah.
Korlap Aksi Zulkarnain menyampaikan kekecewaannya kepada sikap Ansar Ahmad tersebut.
“Ya kami menyayangkan Pak Gubernur Kepri sampai dua kali ini tidak hadir menemui kami,” ucap Zul.
Zulkarnain melanjutkan bahwa tuntutan yang dibacakan, diantaranya memaksa gubernur merealisasikan apa yang dulu disampaikan pada Pilkada.
“Hari ini kami juga mengatakan selama satu tahun kepemimpinan Ansar belum merasa puas,” tuturnya.
Berikut tuntutan para mahasiswa yang tergabung dari perwakilan tujuh kabupaten-kota di Kepri.
- Mendesak dan Memaksa Gubernur dan Wakil Gubernur memperbaiki hubungan yang harmonis demi terwujudnya birokrasi yang terstruktur, kuat dan memiliki sistem kerja yang teroraganisasi dengan baik.
- Mendesak dan memaksa Gubernur Kepri dan wakilnya, mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi serta menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan penganguran yang tinggi di provinsi Kepulauan Riau.
- Mendesak dan memaksa Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri mengevaluasi fungsi dan manfaat staf khusus. Dinilai membebani APBD Kepri sehingga tidak mampu merealisasikan janji politiknya kepada masyarakat.
- Mendesak dan Memaksa Gubernur Kepri dan wakilnya memperkuat jaringan Pengaman Sosial dan Kesehatan Masyarakat. Serta meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter.
- Mendesak dan memaksa Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan bersih dan baik. Serta menyelesaikan permasalahan Korupsi di Kepri yang melibatkan banyak pejabat aktif di lingkungan pemerintahan provinsi Kepri. Maupun menyegerakan sekertatis Dldaerah definitif dan pejabat-pejabat OPD lainnya.
- Mendesak dan memaksa Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri mengevaluasi permasalah pengadaan barang yang di anggap tidak mendesak dan tidak perlu. Seperti pengadaan kasur gubernur di tengah kondisi penduduk miskin yang meningkat, pengangguran yang banyak, dan masyarakat yang sulit secara ekonomi.
- Mendesak dan memaksa Gubernur dan wakilnya dapat mengambil tindakan taktis dan strategis tehadap kapal asing yang masuk ke wilayah perair laut natuna.
- Mendesak dan memaksa Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri menyelesaikan masalah pertambangan baik legal maupun ilegal di Provinsi Kepri. Pasca telah di tegur oleh Kementerian ESDM RI.
- Mendesak dan memaksa Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri menyelesaikan permasalahan pendidikan. Serta mendistribusikan dana pendidikan kepada siswa dan mahasiswa yang kurang mampu di Kepri.
- Mendesak dan memaksa Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri menyelesaikan permasalahan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi di seluruh kabupaten/kota. Sesuai dengan kewenagan yang sudah di dukung Peraturan perundang
Sampai akhir aksi masih belum ada perwakilan pejabat provinsi yang menemui para mahasiswa . (Hairi)
Editor : Liza
