TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menunda pelelangan pengadaan barang dan jasa di APBD tahun 2022.
Penundaan itu tertuang dalam SE Sekda Kepri Nomor 903/1721.1/BKAD-SET/2022.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, penundaan pelalangan akibat defisit anggaran Rp200 miliar.
Kendati demikian, Ansar memastikan pengadaan barang dan jasa berskala prioritas tetap berjalan normal.
“Karena defisit ya kita kurangi, pembangunan-pembangunan yang belum di lelang, yang tidak terlalu urgent ya kita tunda, kan biasa,” katanya, Senin, (8/8/2022)
Penundaan pengadaan barang dan jasa ini pun menuai kritik dari Anggota DPRD Kepri 2 periode, Sirajudin Nur.
Sirajudin menegaskan, menunda pembangunan dapat berimbas kepada melemahnya perputaran ekonomi masyarakat khususnya pelaku usaha kecil menengah.
“Penundaan pembangunan akan menurunkan kemampuan UMKM memperoleh penghasilan dan peredaran uang di masyarakat bakal menurun,” tegasnya, Jum’at (5/8/2022).
Sirajudin Nur menambahkan bahwa pemerintah seharusnya tidak melihat pertumbuhan ekonomi dari segi konsumen (pemerintah) saja namun perlu dilihat juga kepada produsen (UMKM).
“Karena setiap pengeluaran pemerintah adalah keuntungan bagi masyarakat,” Tandasnya.
Ia pun mengungkapkan apabila pengadaan barang dan jasa akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga kekuatan untuk membayar pajak naik.
Penulis: Ade
Editor: Nuel
